Showing posts with label ASN. Show all posts
Showing posts with label ASN. Show all posts

Tuesday, 3 March 2020

Tahapan Guru Honorer Non-Kategori Diangkat Menjadi PPPK


Ketum DPP Forum Honorer Non-K2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan, sejak awal perjuangan di 2015, mereka tidak pernah menuntut diangkat jadi PNS tanpa tes.

Mereka hanya menyuarakan aspirasi untuk diakomodir dalam PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Kami tidak mau bikin pemerintah pusing karena jumlah honorer nonkategori itu sangat banyak. Kalau diakomodir semua jadi PNS apalagi tanpa tes, bisa kekurangan fiskal negara ini. Dan, bisa saja tidak akan selesai karena jumlah honorer nonkategori jauh lebih besar dari honorer K2.

Dia menyebutkan, pada Rakornas FHK 21 Tahun 2015 difasilitasi Pengurus Pusat K2 PGRI Pusat ada roadmap penyelesaian masalah honorer baik K2 maupun nonkategori.

Adapun Tahapannya sebagai berikut:

Tahap I
1. Penyelesaian honorer K2 jadi PNS tahun anggaran 2016-2018
2. Selama masa tunggu, honorer nonkategori mendapat kesejahteraan setara UMR lewat APBD
3. Selesai honorer K2 maka honorer nonkategori di atas 35 tahun bisa diusulkan ikut seleksi CPNS:


Pada penghujung 2018 saat sebagian menolak wacana PPPK, kami satu-satunya organisasi yang mendukung wacana dengan mencoba membuat dasar usulan pemohon PPPK tahap I dan II sebagai solusi bagi honorer K2 dan honorer nonategori berdasar Dapodik Kemendikbud serta naskah akademis Kajian PP 49 Tahun 2018.

Tahap II
1. Penetapan NIP PPPK tahap I
2. Diterbitkan Kembali PPPK tahap II yang memberi kesempatan bagi honorer nonkategori berdasar Dapodik Kemendikbud dan naskah akademis kajian PP 49 tahun 2018 pada 2019-2024 secara Bertahap

3. Selama masa tunggu;

a. Surat Edaran Menteri Pendidikan Pemetaan/Pendataan Nonkategori, honorer nonkategori dapat diusulkan ke KemenPAN-RB dapat mengikuti seleksi PPPK tahap II atau selanjutnya sampai 2024
b. Bagi yang belum terakomodir sebagai PPPK diterbitkan PP yang memberi kekuatan hukum kepada pemda memberikan perlindungan profesi bagi honorer menjalankan tugas pendidik dan kependidikan mendapat legalitas menjadi tenaga honorer daerah. Di samping peningkatan kesejahteraan APBD/ APBN
c. Kemudahan mendapat NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) sebagai konsekuensi Permendikbud 08 Tahun 2020 tentang kesejahteraan Honorer dari dana BOSdan progam pemerintah lainnya.
source; jpnn.com.
;Tahapan Pengangkatan menjadi PPPK versi Honorer Nonkategori
Read More

Wednesday, 26 February 2020

Kecewa Dengan Hasil Rapat 7 Menteri Tidak Memihak Honorer Non Kategori

PilarPendidikan.com - Kecewa Dengan Hasil Rapat 7 Menteri Tidak Memihak Honorer Non Kategori, bagaimana hsil kesimpulan pertemuan 7 menteri tersebut simak penjelasannya berikut.

Honorer Non-Kategori Provinsi Riau yang tergabung dalam organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+), kecewa atas kesimpulan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) Komisi II DPR RI, bersama tujuh kementerian/lembaga.

Pasalnya, forum tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang salah satunya dianggap tidak memihak Honorer NonKategori di seluruh tanah air.

Salah satu kesimpulan RDP itu menyatakan; Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2 antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018.

Revisi UU ASN bukan hanya untuk honorer K2 saja. Memangnya kami tidak honorer. Makanya kami ada, guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori," kata Ketua GTKHNK 35+ Eko Wibowo.

Pria yang berprofesi sebagai guru di SMKN 2 Pekanbaru, ini menyatakan bahwa revisi UU ASN harus menjadi penyelesaian bagi seluruh honorer yang secara faktual, mengabdi untuk negara hingga hari ini.

Revisi UU ASN harus mencakup semua honorer. Tidak ada lagi namanya K2, tetapi usia 35 tahun ke atas. 
Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam penidikan.
Read More

Wednesday, 19 February 2020

Begini Jawaban MENPAN Tentang Uang Pensiun PNS Atau ASN 1 Miliar

Viralnya kabar tentang PNS atau ASN akan menerima dana Pensiun sebesar 1 Miliar beredar luar di media sosial dan koran berita online, hal tersebut langsung ditanggapi oleh MENPAN.

Menteri Tjahjo mengatakan bahwa media tidak memuat lengkap penjelasannya. Ia menyatakan tidak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar ASN mendapatkan dana pensiun Rp 1 miliar.

Yang benar, kata Tjahjo, ia sempat berdiskusi terkait pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Zudan Arif Fakhrullah serta PT Taspen, bukan BTN seperti yang diberitakan di berbagai media. Diskusi tersebut tidak membicarakan tentang usulan agar ASN mendapat dana pensiun Rp1 miliar. 

Yang dibahas sebetulnya adalah pengelolaan iuran bulanan yang dikelola PT Taspen bagi ASN sejak awal karir sampai akhir masa kerja ASN.

Tjahjo berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen, sehingga nantinya ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah yang signifikan. “Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya bisa mencapai satu miliar, yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah.

Pembicaraan ini dilakukan karena pengelolaan keuangan PT Taspen saat ini dinilai dalam kondisi sehat. Tjahjo berharap agar pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan baik sehingga nantinya ASN bisa memperoleh jumlah tabungan secara maksimal saat pensiun kelak.

Sebagai Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam menjabarkan visi misi Presiden Joko Widodo yang berkaitan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi namun juga memikirkan kesejahteraan ASN, termasuk tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun.

ASN yang dari awal kerja sampai akhir masa kerja dengan bekerja secara maksimal dan dengan iuran bulanan yang diperhitungkan yang dikelola oleh Taspen, sehingga ASN mendapatkan dana tabungan pegawai yang diberikan Taspen secara maksimal syukur bisa mencapai 1 miliar.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa membagikannya, Salam pendidikan.

Source:
Menpan.go.id
18 Februari 2020

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru


Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima


Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi


Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020


Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi
Read More