Showing posts with label DANA BOS. Show all posts
Showing posts with label DANA BOS. Show all posts

Friday, 28 February 2020

Kemendikbud 50 Persen, Kemenag 30 Persen Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer

PilarPendidikan.com - Seperti dilansir pada laman https://radarkudus.jawapos.com/ dengan judul 30 Persen Dana Bos untuk Guru nonPNS/Honorer Kemenag, Kemendikbud 50 Persen. Itu berarti Kemenag juga mengikuti langkah Kemendikbud untuk mensejahterah\kan Guru Non PNS/Honorer.

Bantuan operasional sekolah (BOS) dari Kementerian Agama (Kemenag) hampir sama dengan BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ada sedikit perbedaan untuk menentukan presentase honor guru nonPNS. Kemenag 30 persen. Kemendikbud 50 persen.

Kepala Kemenag Kudus Akhmad Mundakir melalu Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) M.Khafidz mengatakan, peruntukan BOS khusus guru kehormatan nonPNS sudah ada aturannya di dalam juknis. Guru nonPNS yang berada di lingkungan madrasah negeri maksimal 30 persen, sedangkan di swasta bisa lebih dari 30 persen tetapi ada persetujaun dari kepala kantor Kemenag.

Ya, kami juga mempertimbangan masa kerja guru nonPNS terutama di madrasah swasta cukup banyak, sehingga kehormatan yang diterima berbeda. Ada yang meminta kepada kami untuk mendapatkan persetujuan bisa 30 persen lebih dari dana BOS, tetapi rata-rata masa kerja di atas lima tahun.

Khafidz mengaku juknis BOS dari Kemenag belum ada perubahan, tidak seperti BOS di bawah naungan Kemendikbud, guru honorer nonPNS capai 50 persen. Sebab sekolah di bawah Dinas Pendidikan banyak yang negeri, sedangkan madrasah alih swasta.

Dia menambahkan, ada sedikit yang mengubah anggaran BOS tidak boleh digunakan untuk biaya ulangan harian dan tengah semester. Sementara, yang diizinkan untuk ulangan akhir semester.
Untuk saat ini yang menerima dana BOS, dari MI tingkat negeri dan swasta 28,429 siswa, MTs negeri dan swasta sebanyak 22,329 siswa, dan MA sebanyak 13,750 siswa.

Untuk sekarang ini proses pencairan dan pengiriman melalui kantor Kemenag lebih dulu  selanjutnya ke sekolah.
Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan
Read More

Tuesday, 25 February 2020

Dana BOS Tahap 1 Telah Disalurkan Kemdikbud Berharap Pengawasan Tetap Berjalan

PilarPendidikan.com - Dana BOS Tahap I telah disalurkan ke reksning masing-masing sekolah, yang dalam hal ini kepala sekolah bijak dalam mengelola anggaran BOS, seperti diungkapkan dalam laman Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Jika sebelumnya Pemerintah Pusat menggelontorkan dana BOS ke Pemerintah Daerah, saat ini dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima

Kami memastikan dana BOS yang dikeluarkan sekolah akan dapat diawasi dan transparan. Pemakaiannya dapat terlihat dalam sistem yang kami miliki dan sekolah mesti melaporkan penggunaan dana BOS secara berjangka,” ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin.


Laporan penggunaan dana BOS juga harus diumumkan di dinding pengumuman sekolah agar dapat diketahui oleh siswa, guru, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat,” tambahnya.


Menurut Muchlis, upaya ini adalah kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 yang memang menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan guru-guru non ASN di Indonesia. “Ini untuk efisiensi dan pencegahan keterlambatan pembayaran sekolah kepada guru honorer,” katanya.


Muchlis kemudian menjelaskan mekanisme dana BOS disalurkan dari Pemerintah Pusat ke seluruh sekolah. Pemerintah akan menyalurkan ke rekening sekolah atau rekening kepala sekolah di sekolah tersebut. Setelah itu kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut akan mengalokasikan dana BOS untuk berbagai keperluan sekolah, antara lain pembelian buku, gaji guru honorer, hingga kebutuhan teknis sekolah. Melalui laman BOS, kepala sekolah akan melaporkan penggunaan dana BOS setiap bulan, lengkap dengan bukti pembayarannya.


Di sini, kami memberikan wewenang sepenuhnya kepada kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah karena yang paling tahu cara menggunakan dana BOS ya kepala sekolah, bukan daerah di mana sekolah itu berada. Kami juga membebaskan kepala sekolah dari tekanan pihak-pihak lain,” jelas Muchlis.


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa. 


Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Namun, dana tersebut tidak dapat dipakai membayar guru non ASN baru.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan
Read More

Thursday, 20 February 2020

Kepala Sekolah Penentu Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana BOS

PilarPendidikan.com - Polemik tentang dana BOS khususnya pembayaran gaji honorer 50 persen menjadi pembicaraan hangat dikalangan guru-guru yang berstatus honorer, jika guru honorer yang memiliki NUPTK dan Belum memiliki Sertifikast Pendidik (sertifikasi) 50 persen itu akan menjanjikan. Seperti dikutif dari laman gtk.kemdikbud.go.id tentang "Kepala Sekolah Bijak Dalam Mengelola Dana BOS," menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan dana BOS.

Kemudian bagaimana tanggapan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tentang Mekanisme Baru Bantuan Operasional Sekolah?

K3S Kabupaten Sleman Suprayana, memberikan apresiasi atas kebijakan baru BOS. Hal tersebut diutarakannya dalam acara sarasehan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, “Kami senang bisa mendengar kesejahteraan guru honorer meningkat mendekati upah minimum regional (UMR). Kalau tidak dialokasikan (dana) peningkatan guru honorer maka akan ada kesenjangan.”

Sedangkan perwakilan MKKS Kabupaten Sleman, Lestari Wuryani menyampaikan tentang profesionalisme kerja kepala sekolah dalam mengelola BOS. “Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan harus bijaksana dalam pemenuhan kebutuhan sekolah mana yang harus diutamankan,” terang Wuryani.

Sementara itu, menyikapi kebijakan bahwa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat dalam pemberian gaji guru honorer melalui dana BOS, Wuryani menilai hal itu sudah tepat. “Yang sudah punya NUPTK pasti sudah mengajar beberapa tahun, dia pasti sudah menunjukkan kinerja mengajar yang baik.”

Wuryani mengapresiasi cepatnya pencairan dana BOS. Saat ini sekolahnya sudah menerima dana BOS. Konsep Merdeka Belajar, menurutnya membuat sekolah menjadi lebih menyenangkan, khusus kebijakan tentang BOS, karena membuat proses pencairannya menjadi lebih cepat. 

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya pencairan BOS jatuh di bulan Maret dan tak jarang Dinas Pendidikan Provinsi turun tangan membantu menalangi kebutuhan dana operasional bagi sekolah-sekolah.

Perwakilan MKKS sekolah luar biasa (SLB) D.I. Yogyakarta, Haryanto memberi masukan terkait penyaluran dana BOS untuk SLB. Ia berharap aturan pengelolaan BOS untuk SLB diberi kelonggaran dari sekolah reguler, karena karakteristik SLB, kebutuhan guru, dan sarana pembelajaran berbeda. Sebaiknya lebih luwes khusus untuk SLB.

Menjawab berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana memberikan apresiasi atas dukungan terhadap mekanisme baru BOS. Ia mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS sebagai langkah untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan ini, kata Erlangga, berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab penyusunan laporan penggunaan dana BOS yang menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Komposisinya harus adil antara kebutuhan operasional sekolah dengan pembiayaan gaji guru honorer. Jangan sampai keteteran. Di sinilah fungsi kontrol menjadi penting. Dengan kebijakan terbaru, BOS bisa digunakan untuk membayar honorer maksimal 50%,” kata Erlangga.Pelaporan BOS-nya online. Pengadaan barang dan jasa melalui SIPlah alat komputer, buku, di setiap daerah boleh mengusulkan ke market place di daerah.

Mengacu pada petunjuk teknis BOS reguler, pembayaran honor guru non ASN dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.
Dalam kebijakan sebelumnya, pengambilan data dilakukan dua kali per tahun yaitu pada 31 Januari dan 31 Oktober inilah yang berpotensi menghambat pencairan dana BOS di tingkat provinsi.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS saat ini ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah.

Demikian informasi tentang Kepala Sekolah Penentu Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana BOS semoga memberikan manfaat. Salam pendidikan

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru


Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima


Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi


Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020


Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi


Read More

Wednesday, 19 February 2020

Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahap 1

PilarPendidikan.com - Salam pendidikan, mekanisme penyaluran dana BOS yang semula dilakukan sebanyak 4 tahap dalam 1 tahun, ditahun 2020 ini mekanismenya berubah yang semula 4 tahap menjadi 3 tahap. Dengan rincian tahapnya sebagai berikut;

Tahap 1 sebesar 30 persen dari jumlah BOS yang diterima sekolah per tahunnya
Tahap 2 sebesar 40 persen dari jumlah BOS yang diterima sekolah per tahunnya
Tahap 3 sebesar 30 persen dari jumlah BOS yang diterima sekolah per tahunnya

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru


Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima


Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi


Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020


Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi


Sedangkan jumlah penerimaan BOS Reguler per siswa sebesar;
SD menjadi 900.000/siswa
SMP menjadi 1.100.000/siswa
SMA menjadi 1.500.000/siswa
SMK menjadi 1.600.000/siswa

Berikut Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahap 1 bisa anda download melalui link di bawah ini;

Read More

Monday, 17 February 2020

Ini Sanksi Bagi Sekolah Jika Tidak Melaporkan Penggunaan Dana BOS

PilarPendidikan.com - Kemdikbud kembali memperketat tentang penyaluran dana BOS, bagi sekolah yang tidak pernah melaporkan penggunaan dana BOS secara online, kali ini harus lebih tanggap lagi tentang pelaporan penggunaan dana BOS secara Online.

Berdasarkan Permen No. 8 Tahun 2020 pencairan Dana BOS dilakukan 3 kali. Tahap pertama sebesar 30 Persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ke tiga 30 persen dan penetapan Surat Keputusan (SK) bagi sekolah penerima BOS dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud, selanjutnya verifikasi akan dilakukan di tinggkat provinsi dan daerah (kabupaten/kota).

Sekolah diwajibkan memvalidasi data pada aplikasi dapodik sekolah sebelum tanggal waktu di tentukan, adapun batas akhir pengambilan data oleh kemendikbud dilakukan 1 kali per 1 tahun yaitu per tanggal 31 Agustus tahun berjalan, yang ditahun sebelumnya dilakukan 2 kali.

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru


Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima


Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi


Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020


Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi


Jadi jika kepsek atau sekolah tersebut belum melaporkan penggunaan dana BOS Tahap 1 dan 2 per tanggal 31 Agustus maka tahap 3 tidak akan di cairkan.

Sanksi ini diberikan karna berdasarkan pada tahun sebelumnya sekolah yang tidak melaporkan penggunaan dana BOS sebanyak 53 persen dan sangat mempengaruhi kinarja Kemdikbud. Dengan dilakukannya pelaporan secara online Kemendikbud bisa memantau secara langsung penggunaan dana BOS masing-masing sekolah.

Demikian informasi ini semoga bisa memberikan manfaat dan membagikan kepada teman-teman sejawat. Salam pendidikan
Read More

Sunday, 16 February 2020

Komponen Apa Saja Yang Dapat Digunakan Dalam Pembelanjaan Dana BOS 2020

PilarPendidikan.com - Baru-baru ini hangat diperbincangkan, anggaran 50 Persen dari alokasi dana BOS di setiap tahapnya untuk pembayaran Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan beberapa persyaratan yang belum tentu semua guru dan tendik memenuhinya, tapi jangan kuatir akan ada mekanisme di setiap daerah untuk guru dan tendik yang belum memenuhi syarat 50 Persen tersebut.

Apa saja komponen-komponen dari Dana BOS yang dapat dianggarkan/dibelanjakan di setiap sekolah? Sesuai Juknis BOS Tahun 2020 berikut beberapa komponen pembiayaan dana BOS tahun 2020;
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
2. Pengembangan Perpustakaan;
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran;
5. Administrasi kegiatan Sekolah;
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. Langganan Daya dan Jasa;
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran;
10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga
Sertifikasi Profesi P1.
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji
Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International
Communication/TOEIC) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK; dan/atau
12. Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi anda. Salam Pendidikan.
Read More

Bagaimana Nasib Guru Honorer Yang Tak Memiliki NUPTK

PilarPendidikan.com - NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) adalah nomor unik yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan baik PNS maupun Honorer dari kemeterian pendidikan sebagai nomor identitas guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah. NUPTK sangat penting bagi Guru dan tenaga kependidikan salah satunya merujuk ke juknis BOS tahun 2020 tentang pembayaran honorer guru dan tenaga kependidikan sebesar 50 persen dan juga sebagai persyaratan utama dalam proses sertifikasi guru.

Lantas bagaimana kalau guru dan tenaga kependidikan tidak memiliki NUPTK sementara masa pengabdian mereka sudah lama di sekolah tersebut, dan memiliki kinarja bagus..? apakah mereka mencicipi juga 50 Persen dari dana BOS...?

Menurut  Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana. Sebanyak 53 persen dari total 1.498.344 guru bukan pegawai negeri sipil hingga 18 Desember 2019 belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Jumlah guru yang sudah memiliki NUPTK sebanyak 708.963 orang atau 47 persen dari total 1.498.344 guru yang bukan PNS" (bukan PNS).

Dari data tersebut menunjukkan masih banyak guru-guru Honorer yang bekerja tanpa NUPTK,

Berdasarkan pemaparan Juknis BOS 2020, pasal 9 ayat (2) huruf i dan ayat (3)  menyebutkan;

Pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah Yayasan maks 50% Persyaratan Guru honor pada sekolah negeri dan guru tetap Yayasan adalah:
a. Tercatat pada dapodik per 31 desember 2019
b. Memiliki NUPTK
c. Tidak atau belum menerima tunjangan profesi guru

Kembali pada topik diatas, bangaimana nasib Honorer yang tak memiliki NUPTK?
Pada pemaparan juknis BOS Tahun 2020 telah disebutkan pada pasal 9 syarat utama untuk mendapatkan gaji honorer dari dana BOS harus memiliki NUPTK.
Tapi jangan berkecil hati dulu bagi guru-guru honorer yang tak memiliki NUPTK tetap akan dibayarkan Honornya melalui dana BOS tersebut.
Kabarnya akan ada mekanisme pembayaran Gaji Honorer yang belum memiliki NUPTK berdasarkan penilain kinarja dari kepala sekolah masing-masing.

Demikian informasi ini semoga memberikan manfaat bagi guru-guru honorer yang belum memiliki NUPTK, tetap semangat yah,.... salam pendidikan.

Baca Juga:
5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru
Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima
Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi
Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020
Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi
Read More

Transparansi Penggunaan Dana BOS, Mendikbud Siapkan Platfom Teknologi

PilarPendidikan.com - Tidak heran jika Mendikbud memiliki gagasan seperti ini, selain latar belakang keterampilan yang iya miliki, juga dituntuk kemajuan zaman yang serba cepat dan semua dilakukan secara online, paltfom yang akan diluncurkan Mendikbud untuk memudahkan dalam memantau penggunaan dana BOS pelalui pelaporan Online.

Kebijakan Merdeka Belajar dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) salah satunya dilakukan dengan mengubah skema transfer daerah. Mulai tahun 2020, dana BOS ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah, sehingga tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga tengah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan platform teknologi penting digunakan untuk transparansi penggunaan dana BOS. “Ke depannya yang akan kami lakukan juga, yang saat ini sedang dalam proses perencanaan, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dari penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk meningkatkan kualitas transparansi pengadaan dana BOS untuk semua sekolah di Indonesia,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan.Menurut Mendikbud, platform teknologi menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. “Tapi masih kami rancang. Akan memakan waktu lebih lama untuk mendesainnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar.

“Jadi bukan hanya Kemendikbud yang bisa melihat hasil laporannya, tapi masyarakat sekitar sekolah, komunitas, dan orang tua, bisa melihat dana BOS itu digunakan untuk apa saja. Ini untuk meningkatkan transparansi,” kata Mendikbud Nadiem Makarim.

Ia berharap, dengan diberikannya fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS, pelaporannya pun harus lebih akurat. “Apa yang dilaporkan untuk apapun harus lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lain dengan cara yang lebih baik,” katanya.

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, tahun ini pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900.000 per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun. Besaran BOS untuk SMK pada tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni Rp1.600.000. BOS untuk SMK sudah dinaikkan pada tahun 2019, yaitu dari Rp1.400.000 di tahun 2018 menjadi Rp1.600.000 per siswa per tahun mulai 2019.


Demikian informasi ini semoga bermanfaat, dan bisa menggunakan dana BOS sesua sasaran pembelanjaan yang diatur dalam juknis BOS tahun 2020.
Read More

Saturday, 15 February 2020

Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer

Dana BOS 50 Persen menuai polemik terhadap guru-guru terutama guru yang berstatus honorer, pasalnya, guru honorer yang akan menerima gaji dari dana BOS sebesar 50 persen terkendala terhadap aturan yang di keluarkan oleh Kemdikbud, berdasarkan juknis BOS Tahun 2020, berikut penjelasannya.

Menurut Cecep, Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Hanya Enak di Kuping saja, bagimana tanggapan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat tentang 50 Persen untuk gaji honorer?.

Aturan baru tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menggaji guru honorer mulai menuai polemik.

Dalam Permendikbud Nomor 8/2020 yang diterbitkan Mendikbud Nadiem Makarim, syarat guru honorer yang boleh digaji dari dana BOS yaitu yang belum bersertifikasi dan harus memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

"Artinya, guru honorer yang sudah bersertifikasi tidak boleh dikasih honor dari uang BOS. Guru honorer yang tidak memiliki NUPTK tidak boleh mendapat honor dari BOS," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi.

Dia menilai, kebijakan maksimum 50% dana BOS boleh untuk membayar gaji guru honorer, hanyalah buaian palsu agar guru terninabobokan.

Sebab, syarat belum sertifikasi dan harus punya NUPTK akan membuat uang BOS tidak teralokasikan untuk membayar gaji guru honorer.

Alasannya, menurut Cecep, banyak guru honorer dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer, yang belum punya NUPTK.

"Apakah ini model pemusnahan guru honorer secara sistemik? Sepertinya ini hanya enak di kuping," ujarnya.

Sekarang dinas kembali membuka pengurusan NUPTK tetapi syaratnya sangat sulit. Kalaupun sudah memenuhi persyaratan, tetap susah mendapatkan NUPTK.

Cecep menilai, juknis BOS yang tertuang dalam Permendikbud 1/2018 semua bisa terakomodir. Tidak ada penyekatan baik yang sudah tersertifikasi maupun belum punya NUPTK.

"Kalau aturan yang sekarang banyak yang dikorbankan terutama bagi yang sudah tersertifikasi dan yang belum punya NUPTK," tandasnya.
Read More

Download Juknis BOS Tahun 2020

Pilarpendidikan.com - Bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan Juknis BOS Tahun 2020 atau belum memahami bagimana mekanisme penyaluran dana BOS dan penggunaan dan BOS tahun 2020.

Pada BAB IV di jelaskan beberapa komponen penggunaan dana BOS 2020, antara lain;
Pasal 9 

(1) Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. 
(2) Operasional penyelenggaran pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
e. administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
g. langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
i. penyediaan alat multi media pembelajaran;
j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
k. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
l. pembayaran honor.

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.

Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
e. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Untuk Juknis BOS Tahun 2020 silahkan Klik Link Berikut : Juknis BOS
Read More

Friday, 14 February 2020

Mekanisme penyaluran Dana BOS 2020 Langsung Kerekening Sekolah

Berikut Pilarpendidikan akan menjelaskan beberapa item tentang mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah...

Terkait dengan telah terbitnya Kepmendikbud No. 231/P/2020 tentang satuan pendidikan penerima BOS Reguler Tahap 1, ada beberapa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu:

1. Sesuai ketentuan yang tertuang pada Permendikbud nomor 8/2020, data yang digunakan untuk penyaluran dana BOS Tahap 1 dan Tahap 2 adalah data 31 Oktober 2019. Bagi sekolah yang tidak melakukan pemutakhiran di 31 oktober 2019, data yg digunakan adalah data Dapodik per 31 Januari 2020.

2. Penyaluran dana BOS dilakukan setelah informasi rekening sekolah dinyatakan valid untuk menghindari terjadinya retur.  Mengingat progres penyelesaian validasi rekening sekolah masih berlangsung, maka penyaluran dana BOS tahap 1 akan dilakukan dalam beberapa gelombang untuk sekolah yang informasi rekeningnya sudah valid.

3. Satuan pendidikan yang sudah ditetapkan pada SK Mendikbud nomor 231/P/2020 di atas adalah sebanyak 136.579 sekolah yang terdiri dari SD 94.680 sekolah, SMP 23.625 sekolah, SMA 6.857 sekolah, SMK 9.932 sekolah, SLB 1.485 sekolah.  Sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang sudah dinyatakan valid penulisan rekeningnya berdasarkan hasil verifikasi dengan bank penerbit rekening sekolah.  Sekolah-sekolah ini akan disalurkan terlebih dahulu dalam penyaluran Tahap 1 gelombang ke-1.

4. Sekolah-sekolah lainnya akan disalurkan pada penyaluran Tahap 1 gelombang ke-2.  Hal ini dilakukan
karena masih banyak hasil input data rekening sekolah di aplikasi BOS Salur (bos.kemdikbud.go.id) yang tidak valid setelah dilakukan matching data dengan Bank penerbit rekening sekolah. Sebagian besar kesalahan ada pada penulisan nama rekening sekolah.

5. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, Kementerian telah berkoordinasi dengan seluruh bank penerbit rekening sekolah untuk melakukan matching data. Upaya ini ditempuh untuk meminimalkan terjadinya retur dana.

6. Sampai saat ini, masih ada ribuan sekolah yg data rekeningnya belum valid berdasar data yang ada pada Bank penerbit rekening sekolah. Untuk itu Kementerian telah mengirimkan sms broadcast kepada sekolah sasaran.  Terkait dengan hal tersebut, apabila ada sekolah yang lapor kepada Bapak/Ibu mengenai sms tersebut, mohon sekiranya dapat disampaikan bahwa sms tersebut bukan hoax, serta meminta sekolah untuk segera melakukan update data rekening di laman bos.kemdikbud.go.id

7. Informasi sekolah yg rekeningnya masih bermasalah juga dapat dilihat melalui web dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Demikian informasi ini kami sampaikan semoga bermanfaat. .
Read More