Showing posts with label DANA BOS. Show all posts
Showing posts with label DANA BOS. Show all posts

Sunday, 16 February 2020

Transparansi Penggunaan Dana BOS, Mendikbud Siapkan Platfom Teknologi

PilarPendidikan.com - Tidak heran jika Mendikbud memiliki gagasan seperti ini, selain latar belakang keterampilan yang iya miliki, juga dituntuk kemajuan zaman yang serba cepat dan semua dilakukan secara online, paltfom yang akan diluncurkan Mendikbud untuk memudahkan dalam memantau penggunaan dana BOS pelalui pelaporan Online.

Kebijakan Merdeka Belajar dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) salah satunya dilakukan dengan mengubah skema transfer daerah. Mulai tahun 2020, dana BOS ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah, sehingga tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga tengah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan platform teknologi penting digunakan untuk transparansi penggunaan dana BOS. “Ke depannya yang akan kami lakukan juga, yang saat ini sedang dalam proses perencanaan, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dari penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk meningkatkan kualitas transparansi pengadaan dana BOS untuk semua sekolah di Indonesia,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan.Menurut Mendikbud, platform teknologi menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. “Tapi masih kami rancang. Akan memakan waktu lebih lama untuk mendesainnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar.

“Jadi bukan hanya Kemendikbud yang bisa melihat hasil laporannya, tapi masyarakat sekitar sekolah, komunitas, dan orang tua, bisa melihat dana BOS itu digunakan untuk apa saja. Ini untuk meningkatkan transparansi,” kata Mendikbud Nadiem Makarim.

Ia berharap, dengan diberikannya fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS, pelaporannya pun harus lebih akurat. “Apa yang dilaporkan untuk apapun harus lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lain dengan cara yang lebih baik,” katanya.

Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, tahun ini pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900.000 per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun. Besaran BOS untuk SMK pada tahun ini sama dengan tahun lalu, yakni Rp1.600.000. BOS untuk SMK sudah dinaikkan pada tahun 2019, yaitu dari Rp1.400.000 di tahun 2018 menjadi Rp1.600.000 per siswa per tahun mulai 2019.


Demikian informasi ini semoga bermanfaat, dan bisa menggunakan dana BOS sesua sasaran pembelanjaan yang diatur dalam juknis BOS tahun 2020.
Read More

Saturday, 15 February 2020

Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer

Dana BOS 50 Persen menuai polemik terhadap guru-guru terutama guru yang berstatus honorer, pasalnya, guru honorer yang akan menerima gaji dari dana BOS sebesar 50 persen terkendala terhadap aturan yang di keluarkan oleh Kemdikbud, berdasarkan juknis BOS Tahun 2020, berikut penjelasannya.

Menurut Cecep, Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer Hanya Enak di Kuping saja, bagimana tanggapan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat tentang 50 Persen untuk gaji honorer?.

Aturan baru tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menggaji guru honorer mulai menuai polemik.

Dalam Permendikbud Nomor 8/2020 yang diterbitkan Mendikbud Nadiem Makarim, syarat guru honorer yang boleh digaji dari dana BOS yaitu yang belum bersertifikasi dan harus memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

"Artinya, guru honorer yang sudah bersertifikasi tidak boleh dikasih honor dari uang BOS. Guru honorer yang tidak memiliki NUPTK tidak boleh mendapat honor dari BOS," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi.

Dia menilai, kebijakan maksimum 50% dana BOS boleh untuk membayar gaji guru honorer, hanyalah buaian palsu agar guru terninabobokan.

Sebab, syarat belum sertifikasi dan harus punya NUPTK akan membuat uang BOS tidak teralokasikan untuk membayar gaji guru honorer.

Alasannya, menurut Cecep, banyak guru honorer dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer, yang belum punya NUPTK.

"Apakah ini model pemusnahan guru honorer secara sistemik? Sepertinya ini hanya enak di kuping," ujarnya.

Sekarang dinas kembali membuka pengurusan NUPTK tetapi syaratnya sangat sulit. Kalaupun sudah memenuhi persyaratan, tetap susah mendapatkan NUPTK.

Cecep menilai, juknis BOS yang tertuang dalam Permendikbud 1/2018 semua bisa terakomodir. Tidak ada penyekatan baik yang sudah tersertifikasi maupun belum punya NUPTK.

"Kalau aturan yang sekarang banyak yang dikorbankan terutama bagi yang sudah tersertifikasi dan yang belum punya NUPTK," tandasnya.
Read More

Download Juknis BOS Tahun 2020

Pilarpendidikan.com - Bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan Juknis BOS Tahun 2020 atau belum memahami bagimana mekanisme penyaluran dana BOS dan penggunaan dan BOS tahun 2020.

Pada BAB IV di jelaskan beberapa komponen penggunaan dana BOS 2020, antara lain;
Pasal 9 

(1) Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. 
(2) Operasional penyelenggaran pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
e. administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
g. langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
i. penyediaan alat multi media pembelajaran;
j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
k. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
l. pembayaran honor.

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.

Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
e. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Untuk Juknis BOS Tahun 2020 silahkan Klik Link Berikut : Juknis BOS
Read More

Friday, 14 February 2020

Mekanisme penyaluran Dana BOS 2020 Langsung Kerekening Sekolah

Berikut Pilarpendidikan akan menjelaskan beberapa item tentang mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah...

Terkait dengan telah terbitnya Kepmendikbud No. 231/P/2020 tentang satuan pendidikan penerima BOS Reguler Tahap 1, ada beberapa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu:

1. Sesuai ketentuan yang tertuang pada Permendikbud nomor 8/2020, data yang digunakan untuk penyaluran dana BOS Tahap 1 dan Tahap 2 adalah data 31 Oktober 2019. Bagi sekolah yang tidak melakukan pemutakhiran di 31 oktober 2019, data yg digunakan adalah data Dapodik per 31 Januari 2020.

2. Penyaluran dana BOS dilakukan setelah informasi rekening sekolah dinyatakan valid untuk menghindari terjadinya retur.  Mengingat progres penyelesaian validasi rekening sekolah masih berlangsung, maka penyaluran dana BOS tahap 1 akan dilakukan dalam beberapa gelombang untuk sekolah yang informasi rekeningnya sudah valid.

3. Satuan pendidikan yang sudah ditetapkan pada SK Mendikbud nomor 231/P/2020 di atas adalah sebanyak 136.579 sekolah yang terdiri dari SD 94.680 sekolah, SMP 23.625 sekolah, SMA 6.857 sekolah, SMK 9.932 sekolah, SLB 1.485 sekolah.  Sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang sudah dinyatakan valid penulisan rekeningnya berdasarkan hasil verifikasi dengan bank penerbit rekening sekolah.  Sekolah-sekolah ini akan disalurkan terlebih dahulu dalam penyaluran Tahap 1 gelombang ke-1.

4. Sekolah-sekolah lainnya akan disalurkan pada penyaluran Tahap 1 gelombang ke-2.  Hal ini dilakukan
karena masih banyak hasil input data rekening sekolah di aplikasi BOS Salur (bos.kemdikbud.go.id) yang tidak valid setelah dilakukan matching data dengan Bank penerbit rekening sekolah. Sebagian besar kesalahan ada pada penulisan nama rekening sekolah.

5. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, Kementerian telah berkoordinasi dengan seluruh bank penerbit rekening sekolah untuk melakukan matching data. Upaya ini ditempuh untuk meminimalkan terjadinya retur dana.

6. Sampai saat ini, masih ada ribuan sekolah yg data rekeningnya belum valid berdasar data yang ada pada Bank penerbit rekening sekolah. Untuk itu Kementerian telah mengirimkan sms broadcast kepada sekolah sasaran.  Terkait dengan hal tersebut, apabila ada sekolah yang lapor kepada Bapak/Ibu mengenai sms tersebut, mohon sekiranya dapat disampaikan bahwa sms tersebut bukan hoax, serta meminta sekolah untuk segera melakukan update data rekening di laman bos.kemdikbud.go.id

7. Informasi sekolah yg rekeningnya masih bermasalah juga dapat dilihat melalui web dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Demikian informasi ini kami sampaikan semoga bermanfaat. .
Read More