Kemendikbud Luncurkan Program Belajar Dari Rumah TVRI

Penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) mengakibatkan banyak peserta didik harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah, baik melalui sarana dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Namun, tidak semua peserta didik maupun pendidik memiliki kemampuan untuk mengakses platform pembelajaran daring secara optimal.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program "Belajar dari Rumah" di TVRI.

"Program Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dalam telekonferensi Peluncuran Program Belajar dari Rumah di Jakarta, pada Kamis (9/4)

Program Belajar dari Rumah di TVRI, merupakan respons cepat Kemendikbud terhadap masukan Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 27 Maret 2020 yang lalu. Hal ini, dikatakan Mendikbud sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. "Program Belajar dari Rumah mulai tayang di TVRI pada Senin tanggal 13 April 2020 dimulai pada pukul 08 pagi," terang Nadiem.

Program ini direncanakan dapat terselenggara setidaknya selama 3 bulan ke depan. "Nantinya selain diisi dengan program pembelajaran untuk semua jenjang, Belajar dari Rumah juga akan menyajikan program Bimbingan Orang tua dan Guru serta tayangan kebudayaan pada akhir pekan,” jelas Mendikbud.

Adapun konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga nonpemerintah. "Yang perlu dicatat bahwa sesungguhnya dalam keadaan seperti ini, yang menjadi penting saat adalah pemberian pendidikan yang bermakna,” terang Mendikbud.  

Selanjutnya, dalam situasi di mana kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terhenti, solidaritas dan gotong royong menjadi kunci penanganan Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu Kemendikbud terbuka untuk kerja sama dan kolaborasi pendukungan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat ini.  

"Kami berterima kasih atas semua bantuan, kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak, dari Komisi X, mitra swasta, organisasi masyarakat, juga relawan yang bersama-sama mengambil peran dan kontribusi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini," tutur Mendikbud."Semangat gotong royong yang kita miliki menunjukkan kesatuan dan kekuatan bangsa kita yang berideologi Pancasila,” tambahnya.

Mendikbud berharap agar para orang tua, pendidik, dan peserta didik menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Pesan saya agar baik orang tua, siswa, dan guru menjaga kesehatan masing-masing beserta keluarga sesuai protap dari Kemenkes terkait Covid-19, dan untuk mengikuti imbauan Presiden Jokowi agar belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah,” pungkas Mendikbud.

Read More

Berkas Usulan Penerbitan SK Inpassing Untuk Guru Honorer

Berkas Usulan Penerbitan SK Inpassing Untuk Guru Honorer

Berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mengsulkan penerbitan SK Inpassing bagi guru honorer

Berkas usul pemberian  kesetaraan  jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut: 

1. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
2. salinan atau foto kopi Sertifikat  Program  Induksi  yang dilegalisasi  dengan stempel  basah oleh kepala  dinas  provinsi/kabupaten/kota, bagi  GBPNS  yang  diangkat  sebagai  guru  tetap  setelah berlakunya  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  27  Tahun  2010  tentang  Program Induksi bagi Guru Pemula; 
3. salinan    atau   fotokopi    Surat    Keputusan    (SK)   pengangkatan    sebagai    guru   tetap   yang ditandatangani  oleh  gubernur/bupati/walikota atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan  atau  penyelenggara  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat, melampirkan  fotokopi  Surat  Keputusan  (SK) pengangkatan  sebagai  guru tetap  yang ditandatangani  oleh ketua  yayasan;  atau  bagi  GBPNS  yang  bertugas  pada  satuan  pendidikan yang diselenggarakan  Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan  (SK) pengangkatan  sebagai guru tetap yang ditandatangani  oleh Kepala Perwakilan Republik   Indonesia   di  luar  negeri/pejabat   yang  membidangi   pendidikan   pada  Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah; 
4. salinan   atau   fotokopi   Surat   Keputusan   dari   kepala   sekolah   mengenai   Pembagian   Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan  pendidikan  pangkalnya  ataupun  dari luar satminkalnya  serta diketahui  oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; 
5. salinan  atau  fotokopi  Surat  Keputusan  dari  kepala  sekolah  mengenai  jadwal  pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan  pangkalnya  ataupun  dari luar satminkalnya  serta  diketahui  oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota; 
6. surat  keterangan  aktif  mengajar  dari  kepala  sekolah  satminkalnya   dengan  mencantumkan NUPTK atau NRG bagi yang sudah memiliki; 
7. salinan   atau   fotokopi   ijazah   yang   dilegalisasi   dengan   stempel   basah   oleh   pejabat   yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah; 
8. salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi; 
9. salinan  atau fotokopi  sertifikat  pendidik  yang dilegalisasi  dengan  stempel  basah oleh pejabat yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat; 
10. hasil  cetak  lembar  transkrip  data  (LTD)/info  PTK  berdasarkan  Dapodikdas  semester  terakhir pada saat mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB; 
11. salinan    atau    fotokopi    Surat    Keputusan    Pengangkatan    dalam    Tugas    Tambahan    yang ditandatangani  oleh  ketua  yayasan  dan  dilegalisasi  dengan  stempel  basah  oleh  kepala  dinas pendidikan  provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan  tugas tambahan  sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi; 
12. salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan  provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium; 

 Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tuk berbagi.

Read More

Tahapan Guru Honorer Non-Kategori Diangkat Menjadi PPPK

Ketum DPP Forum Honorer Non-K2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan, sejak awal perjuangan di 2015, mereka tidak pernah menuntut diangkat jadi PNS tanpa tes.

Mereka hanya menyuarakan aspirasi untuk diakomodir dalam PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Kami tidak mau bikin pemerintah pusing karena jumlah honorer nonkategori itu sangat banyak. Kalau diakomodir semua jadi PNS apalagi tanpa tes, bisa kekurangan fiskal negara ini. Dan, bisa saja tidak akan selesai karena jumlah honorer nonkategori jauh lebih besar dari honorer K2.

Dia menyebutkan, pada Rakornas FHK 21 Tahun 2015 difasilitasi Pengurus Pusat K2 PGRI Pusat ada roadmap penyelesaian masalah honorer baik K2 maupun nonkategori.

Adapun Tahapannya sebagai berikut:

Tahap I
1. Penyelesaian honorer K2 jadi PNS tahun anggaran 2016-2018
2. Selama masa tunggu, honorer nonkategori mendapat kesejahteraan setara UMR lewat APBD
3. Selesai honorer K2 maka honorer nonkategori di atas 35 tahun bisa diusulkan ikut seleksi CPNS:

Pada penghujung 2018 saat sebagian menolak wacana PPPK, kami satu-satunya organisasi yang mendukung wacana dengan mencoba membuat dasar usulan pemohon PPPK tahap I dan II sebagai solusi bagi honorer K2 dan honorer nonategori berdasar Dapodik Kemendikbud serta naskah akademis Kajian PP 49 Tahun 2018.

Tahap II
1. Penetapan NIP PPPK tahap I
2. Diterbitkan Kembali PPPK tahap II yang memberi kesempatan bagi honorer nonkategori berdasar Dapodik Kemendikbud dan naskah akademis kajian PP 49 tahun 2018 pada 2019-2024 secara Bertahap
3. Selama masa tunggu;

a. Surat Edaran Menteri Pendidikan Pemetaan/Pendataan Nonkategori, honorer nonkategori dapat diusulkan ke KemenPAN-RB dapat mengikuti seleksi PPPK tahap II atau selanjutnya sampai 2024
b. Bagi yang belum terakomodir sebagai PPPK diterbitkan PP yang memberi kekuatan hukum kepada pemda memberikan perlindungan profesi bagi honorer menjalankan tugas pendidik dan kependidikan mendapat legalitas menjadi tenaga honorer daerah. Di samping peningkatan kesejahteraan APBD/ APBN
c. Kemudahan mendapat NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) sebagai konsekuensi Permendikbud 08 Tahun 2020 tentang kesejahteraan Honorer dari dana BOSdan progam pemerintah lainnya.
source; jpnn.com.
;Tahapan Pengangkatan menjadi PPPK versi Honorer Nonkategori

Read More

Harus Ekstra Sabar Tapi Sungguh Menyenagkan Menjadi Guru SD

PilarPendidikan.com - Menjalani profesi sebagai guru memang harus butuh kesabaran ekstra, mendidik anak dalam satu ruangan 20-30 orang membutuhkan kecerdasan dan kesabaran. 

Menjadi guru itu pilihan dan benar-benar membutuhkan komitmen yang kuat. Kenapa? karena guru itu harus mengajar di depan murid yang notabennya adalah anak orang lain yang harus kita didik. Guru harus memberikan contoh-contoh dan pengajaran yang baik pula kepada para muridnya untuk menghasilkan murid-murid yang baik secara akademik dan karakter.

Karena guru harus memiliki banyak topeng, dimana ketika guru ada masalah keluarga ataupun masalah lainnya, mereka harus tetap tegar, tersenyum dan sepenuhnya mengajar para murid di sekolah. Tapi, menjadi seorang guru itu memang berat tapi juga asyik lho..

Berikut ini suka duka menjadi seorang guru.

1. Memiliki banyak relasi

Menjadi seorang guru atau pendidik, tentunya kita akan berhubungan dengan banyak murid dan juga orang tua murid, dan hal itu merupakan hal yang baik karena akan menambahkan relasi bagi seorang guru.

2. Menghadapi hal-hal lucu dengan para murid

Banyak hal lucu yang akan terjadi di kelas, hal ini akan dialami bagi guru TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Terlebih anak-anak play group hingga SD, mereka sering kali melakukan hal lucu seperti memberikan hadiah kepada guru, memberikan perhatian kepada guru dengan hal-hal yang lucu dan lain sebagainya. Bagi guru SMP dan SMA hal lucu yang akan mereka jumpai adalah ketika si murid mulai curhat menganai masalah pribadi mereka, terlebih mengenai masalah cinta mereka yang complicated.

3. Awet muda

Kalian sadar ngga sih kalau guru kalian, terutama guru TK, SD kalian itu keliatannya kaya waktu kalian TK dan SD dulu? mereka kaya ngga berubah gitu…nah, itu menjadi salah salah satu hal positif buat guru yang akan selalu keliatan muda.

4. Kreatifitas terasah

Sebagai guru, terutama di era saat ini kreatifitas sangat dijunjung tinggi, karena siswa saat ini sudah beda dengan jaman dulu yang cukup dengan penjelasan di papan tulis saja. Sekarang dengan adanya teknologi yang semakin maju maka guru pun harus kreatif mengolah pembelajarannya baik dengan e-learning ataupun dengan games supaya siswa senang, dan happy tapi pelajaran tetap mereka terima.

5. Selalu belajar

Ilmu pengetahuan saat ini semakin maju dan sebagai guru juga harus terus belajar dan hal itu akan mengasah otak guru untuk tetap pintar dan cerdas.

6. Selalu diingat murid

Nah, sebagai guru akan selalu diingat oleh muridnya. Guru mungkin saja melupakan muridnya tapi seorang murid tidak akan melupakan gurunya. Kalian juga pasti masih ingat sama guru-guru kalian kan?

7. Siap-siap stress dan memiliki topeng banyak

Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan karakter yang berbeda satu sama lain di dalam kelas, sehingga seorang guru harus memiliki mental dan jiwa yang kuat untuk menghadapi kelakuan setiap muridnya. Siap stress dan harus tetap setia dengan pekerjaannya. Selain itu, guru harus memiliki topeng yang banyak, misalkan saja ketika guru ada masalah pribadi, guru harus tetap terlihat tegar di hadapan para murid, guru harus terlihat semangat dan ceria. 

8. Administrasi banyak

Guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, namun guru juga harus menyelesaikan administrasinya seperti membuat RPP, Prota, Promes dan lain sebagainya, belum lagi guru harus membuat soal ulangan dan mengkoreksinya. Pekerjaan tersebut bisa saja sampai di bawa pulang. 

Menjadi guru memang berat dan penuh tantangan, tapi asyik juga lho menjadi guru karena menjadi guru sama dengan membantu anak untuk mecapai cita-cita mereka dan sebagai guru juga ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru harus sayang terhadap muridnya, dan bagi kamu yang memiliki pasangan seorang guru, kalian harus bangga karena mereka saja menyayangi murid-murid mereka, apalagi kamu sebagai pasangannya?
Terima kasih. "jangan pernah melupakan jasa gurumu"
source : https://www.hipwee.com/author/atikatyagita/

Read More

Wali Murid Ini Menghukum Guru Merangkak Keliling Kelas Karena Tak Terima Anaknya Dihukum

PilarPendidikan.com - Sesuai judul diatas, berita ini sempat viral karena tak terima anaknya dihukum orang tua siswa tersebut menghukum guru keliling kelas bagaimana informasinya kebenaran berita tersebut, seperti diulas pada laman https://hot.liputan6.com/ menuliskan.

video yang beredar pun diketahui direkam oleh wali murid. Pasalnya, dalam video tersebut bermula dengan memperlihatkan dirinya tengah memasuki ruang kelas. Tak lama setelah itu, sang guru yang tengah mengajar pun diminta merangkak mengelilingi kelas.

Kejadian guru yang merangkak mengelilingi kelas tersebut tak hanya direkam dalam sebuah video. Akan tetapi juga disaksikan oleh murid lainnya dan seorang guru pendamping.

Dari video yang beredar terlihat pula jika guru pendamping tengah memberikan pengertian kepada orang tua murid mengenai alasan sang anak dihukum. Namun, orang tua murid tersebut beralasan, jika karena hukuman yang diberikan oleh guru sang anak menjadi takut untuk pergi kesekolah.

Cukup kurang ajar ...sbg parent awak telah menghancurkan hati semua guru diseluruh dunia.. Haramkan setitik doa dan ilmu utk ankmu.... Mana jabatan pendidikan malaysia,sila ambk tindakn buat insan bodoh ini... Kalau awak sndiri rasa tersangat hebat sila ambk masa seminggu handle shj utk handle kelas handle kerenah ank2 murid..

Beredarnya video yang memperlihatkan seorang guru merangkak mengelilingi kelas pun mendapat reaksi beragam dari para netizen. Bahkan, ada pula seorang pengacara yang menawarkan jasanya kepada guru tersebut untuk membela. Pasalnya, ia menilai jika tindakan orang tua murid tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencoreng reputasi seorang guru.

Tentu saja kasus orang tua yang melaporkan guru karena menguhukum murid beberapa kali terjadi dan menjadi pemberitaan masyarakat luas.

Namun rupanya, reaksi orang tua yang tak terima jika anak mereka dihukum pun masih ada dan terkadang berlebihan. Seperti video yang baru-baru ini beredar memperlihatkan jika seorang ibu selaku wali murid tak terima anaknya mendapat hukuman. Kejadian itu terjadi di sekolah salah satu kota di Malaysia.

Lantaran punya pengaruh, wali murid  itu 'membalas' sang guru karena tidak terima anaknya mendapat hukuman. Video itu pun beredar di media sosial dan viral. Video berdurasi 2 menit 17 detik tersebut pun langsung mendapat berbagai reaksi dari netizen. Bahkan, video tersebut telah dibagikan lebih dari 36 ribu dan ditonton lebih dari 1,9 juta kali.

Read More

Pemotongan Rambut Hingga Botak IGI Merasa Profesi Guru Dihina dan Menuntut KAPOLRI

Peristiwa pemotongan rambut hingga botak terhadap guru-guru SMP 1 Turi yang diduga lalai dalam menjalankan tugas, sehingga kegiatan yang didampinginya merenggut nyawa anak-anak didiknya disebut penghinaan terhadap profesi guru.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk memberikan hukuman yang berat kepada oknum polisi yang disebut telah menghina guru. Karena memotong rambut guru yang menjadi tersangka hingga botak.

Jika Kapolri tidak memberikan hukuman tersebut, IGI menuntut Kapolri untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena penghinaan terhadap profesi guru tak boleh dibiarkan begitu saja.

Meskipun sang guru berstatus terduga melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa siswa SMP 1 Turi.

Peristiwa susur sungai yang telah merenggut nyawa siswa SMP 1 Turi tentu saja menjadi persoalan serius. Meskipun diyakini tidak ada sedikitpun unsur kesengajaan oleh pihak guru pendamping dalam menjalankan tugasnya untuk secara sengaja mencelakai siswanya apalagi hingga membunuh siswanya.

Harus diakui ada kekeliruan dan kelalaian sehingga menimbulkan korban jiwa tetapi juga diyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan oleh guru tersebut untuk menghilangkan nyawa anak didiknya.

“Karena itu proses itu kami serahkan sepenuhnya untuk diproses secara hukum. Kami menghargai dan sangat mengapresiasi kawan-kawan organisasi guru lainnya yang telah lebih awal menurunkan tim bantuan hukum untuk mendampingi kawan-kawan guru kita yang mendapatkan musibah,” kata Muhammad Ramli Rahim Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia kepada Terkini.id, Rabu 26 Februari 2020.

Dia mengatakan, terlepas dari kesalahan dan kelalaian guru, sesungguhnya tidak layak polisi memperlakukan mereka dengan cara menghinakan mereka. Memotong rambutnya hingga botak lalu memasarkannya ke publik.

“Seolah polisi jauh lebih menghargai koruptor yang membunuh kemanusiaan dibanding guru yang secara tidak sengaja lalai yang menimbulkan korban jiwa,” ungkap Ramli.

Menurut Ramli, polisi ini lupa kalau mereka tidak akan pernah menjadi polisi tanpa peran guru sedikitpun. Para polisi yang menggunduli ini seolah lupa bahwa membaca dan menulis pun mereka tak akan mampu jika tanpa dibantu oleh guru.

Karena itu seharusnya polisi ini bukan mempermalukan guru dengan cara-cara seperti itu. Tetapi seharusnya mereka memperlakukan guru dengan cara yang baik dengan tetap mengedepankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

“Guru-guru ini juga memiliki keluarga dan kehormatan keluarga mereka juga harus dijaga karena mereka melakukan semua itu tanpa unsur kesengajaan tetapi murni karena kelalaian dan faktor alam,” kata Ramli.

Ikatan Guru Indonesia sangat prihatin dengan jatuhnya korban dari peristiwa susur sungai. Ikatan Guru Indonesia wilayah Yogyakarta bahkan telah mengumpulkan dana dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada keluarga korban dan juga keluarga guru yang sedang bermasalah.
Source; https://makassar.terkini.id/

Read More

Kecewa Dengan Hasil Rapat 7 Menteri Tidak Memihak Honorer Non Kategori

PilarPendidikan.com - Kecewa Dengan Hasil Rapat 7 Menteri Tidak Memihak Honorer Non Kategori, bagaimana hsil kesimpulan pertemuan 7 menteri tersebut simak penjelasannya berikut.

Honorer Non-Kategori Provinsi Riau yang tergabung dalam organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+), kecewa atas kesimpulan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) Komisi II DPR RI, bersama tujuh kementerian/lembaga.

Pasalnya, forum tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang salah satunya dianggap tidak memihak Honorer NonKategori di seluruh tanah air.

Salah satu kesimpulan RDP itu menyatakan; Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2 antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018.

Revisi UU ASN bukan hanya untuk honorer K2 saja. Memangnya kami tidak honorer. Makanya kami ada, guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori," kata Ketua GTKHNK 35+ Eko Wibowo.

Pria yang berprofesi sebagai guru di SMKN 2 Pekanbaru, ini menyatakan bahwa revisi UU ASN harus menjadi penyelesaian bagi seluruh honorer yang secara faktual, mengabdi untuk negara hingga hari ini.

Revisi UU ASN harus mencakup semua honorer. Tidak ada lagi namanya K2, tetapi usia 35 tahun ke atas. 
Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam penidikan.

Read More

Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Ujian Nasional

Apa kebijakan baru tentang UN?

Mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.

Mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN?

Pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan Abad 21, sebagaimana tercermin pada Kurikulum 2013. Kedua, UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Karena dilangsungkan di akhir jenjang, hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Apa akan mengganti UN?

Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional (pekerjaan). Saat ini kompetensi apa saja yang akan diukur masih dikaji, namun contohnya adalah kompetensi bernalar tentang teks (literasi) dan angka (numerasi). Selain itu, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa (seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong) dan iklim sekolah (misalnya iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran). Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei pembinaan Pancasila ini belum tentu dilaksanakan setiap tahun, dan belum tentu harus diikuti oleh semua siswa.

Tanpa UN, bukankah siswa kurang termotivasi untuk belajar?

Menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus menerus, siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapat nilai baik dan menghidari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Padahal, motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat perlu dikembangkan agar siswa agar menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Tanpa UN, apakah siswa tidak menjadi orang yang kurang gigih?

UN adalah alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu sistem pendidikan. Fungsi UN bukan untuk melatih keuletan atau kegigihan. Sifat-sifat ini tidak dapat dibentuk secara instan di akhir jenjang pendidikan melalui ancaman ketidaklulusan atau nilai buruk. Sifat seperti kegigihan hanya dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang memberi berbagai tantangan bermakna secara berkelanjutan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat sifat seperti kegigihan menjadi bagian dari karakter siswa. 

Mengapa hanya difokuskan pada literasi dan numerasi? 
Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. 

Apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? 
Fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dst. Pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah, dan siswa untuk meminimalkan risiko penyempitan kurikulum pada pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Jika apa yang diukur tidak terikat pada konten kurikulum, bagaimana kaitan antara asesmen ini dengan standar pendidikan?

Betul bahwa asesmen ini tidak terikat secara erat dengan konten kurikulum. Namun tidak berarti bahwa asesmen ini sama sekali terlepas dari kurikulum. Dari sisi konten, asesmen literasi dan numerasi tentu memperhatikan apa yang (seharusnya) diajarkan oleh guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. Hanya saja, asesmen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Pada prinsipnya, penguasaan kurikulum secara utuh hanya bisa dinilai oleh guru menggunakan sumber informasi yang beragam dari interaksi sehari-hari dengan siswa. Terlebih lagi, kurikulum tiap sekolah bisa berbeda karena masing-masing memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi dan karakteristik siswanya.

Siapa yang akan menjadi peserta asesmen pengganti UN?

Asesmen kompetensi baru akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahaan mutu pendidikan nasional.

Apakah perubahan ini berdampak pada siswa SD?

Perlu diketahui bahwa saat ini pun tidak ada UN pada jenjang SD. Dengan demikian, penghentian UN tidak berdampak pada siswa SD. Seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya, sebagian siswa SD akan mengikuti asesmen kompetensi baru. Namun asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, asesmen baru tidak menjadi beban tambahan bagi siswa SD.

Tanpa UN, bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan?

Perlu dipahami bahwa UN itu sendiri bukan merupakan standar. UN merupakan instrumen asesmen yang membantu menilai pencapaian sebagian standar nasional pendidikan. Karena itu, menghapus UN bukan berarti menghilangkan standar pendidikan. Sebagaimana disebutkan di atas, UN akan diganti dengan asesmen lain yang memang dirancang sebagai alat pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil asesmen pengganti UN tersebut akan menjadi indikator bagi ketercapaian standar nasional pendidikan di tiap daerah.

Jika tidak terikat pada konten kurikulum, apakah asesmen ini akan menjadi tambahan beban bagi siswa/guru di luar kurikulum yang ada?

Asesmen yang dilakukan oleh otoritas (dalam hal ini Kemendikbud) berpotensi dipandang sebagai beban tambahan karena guru dan sekolah ingin memperoleh hasil yang baik. Meski demikian, sebenarnya asesmen literasi dan numerasi ini bukan beban tambahan. Yang diukur oleh asesmen ini bukanlah penguasaan konten tambahan yang perlu diajarkan di luar kurikulum yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kompetensi literasi dan numerasi bisa dan perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran. 

Jika digunakan untuk menilai efektivitas sekolah, apakah asesmen baru tidak berdampak negatif pada siswa? 
Harus diakui bahwa asesmen baru dapat dianggap bersifat high stakes bagi guru dan sekolah. Jika itu terjadi, asesmen baru berpotensi memiliki dampak negatif seperti mendorong adanya tekanan dari guru pada siswa untuk mendapat skor tinggi, serta anggapan bahwa pelajaran yang dianggap tidak relevan untuk asesmen ini kurang penting. Dampak seperti ini akan dimitigasi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah rancangan kebijakan yang menekankan pada pemberian dukungan dan sumberdaya sesuai kebutuhan sekolah, bukan hukuman dan hadiah. Kedua, akan tersedia asesmen yang sama dalam versi yang dapat digunakan oleh guru sebagai bagian dari pengajaran sehari-hari. Versi “asesmen mandiri” ini juga akan dilengkapi dengan petunjuk pedagogis dan sumberdaya belajar yang relevan untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai levelnya.

Apa dampak asesmen baru bagi siswa?

Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Misalnya, pelaksanaan pada pertengahan jenjang (bukan akhir jenjang) membuat hasil asesmen kompetensi tidak relevan untuk menilai pencapaian siswa. Hasilnya juga tidak relevan untuk seleksi memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dengan demikian, asesmen ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi siswa, di luar beban belajar normal yang sudah dijalani.

Apa dampak asesmen pada guru dan sekolah?

Analisis dan laporan hasil asesmen kompetensi akan dibuat agar bisa dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena asesmen baru akan didasarkan pada model learning progression (lintasan belajar) yang akan menunjukkan posisi siswa dalam tahapan perkembangan suatu kompetensi. Laporan hasil asesmen juga akan dirancang agar tidak menjadi ancaman bagi guru dan sekolah. Pemerintah menyadari bahwa baik buruknya pencapaian siswa dipengaruhi oleh faktor pengajaran (proses di sekolah) maupun faktor-faktor di luar sekolah, seperti lingkungan rumah dan gaya pengasuhan orangtua. Karena itu keberhasilan guru atau sekolah tidak akan dinilai berdasarkan level kompetensi siswa di satu waktu. Keberhasilan guru/sekolah akan lebih didasarkan pada perubahan dan kemajuan yang dicapai dibanding waktu asesmen sebelumnya. Hasil asesmen justru akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Kemdikbud akan mengalokasikan dukungan – misalnya dalam bentuk alokasi SDM dan/atau dana – sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah.

Apa dasar hukum penggantian UN dengan asesmen baru?

UU Sisdiknas secara eksplisit memberi mandat kepada pemerintah melalui lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. Asesmen pengganti UN akan menjadi instrumen untuk melayani fungsi tersebut. Selain itu, pengadilan Negeri Jakarta pada 2007, dan kemudian Mahkamah Agung (MA) pada 2009, menilai bahwa UN tidak adil bagi siswa yang berada di sekolah dan/atau daerah yang kekurangan sumberdaya. MA memerintahkan pemerintah untuk “meninjau kembali sistem pendidikan nasional”. Dengan merancang asesmen baru yang berfungsi untuk pemetaan mutu serta umpan balik bagi sekolah, tanpa ada konsekuensi pada siswa, pemerintah secara otomatis telah mematuhi putusan hukum MA mengenai UN.

Read More

Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Online Bagi Guru Honorer

PilarPendidikan.com - Banyak pesan masuk kepada kami baik melalui messenger ataupun melalui laman contat, yang dapat kami simpulkan intinya bagaimana cara mendapatkan NUPTK dengan mudah.

Kami tidajk dapat menjawab pertanyaan tersebut karena semua diatur dalam Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kami hanya bisa memberikan informasi bagimana Cara Pengajuan NUPTK Online Bagi Guru Non PNS dan PNS

Untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non-formal, maka pastikan data GTK yang di-input oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid agar proses penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Persesjen Kemdikbud No.1 Tahun 2018.

Cara Pengajuan NUPTK
1. Login ke portal layanan Verval GTK http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/

2. Masukkan Usenmane dan Pasword yang digunakan pada saat mendaftar akun SDM Kemdikbud.

3. Setelah login berhasil silahkan menuju menu NUPTK (calon penerima NUPTK) pilih nama GURU dan langkah selanjutnya UPLOAD DOKUMEM

Persyaratan

Permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;

c. bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;

d. bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:

1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan

2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;

e. surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan

f. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

Catatan Penting

Semua dokumen merupakan hasil Scan asli bukan fotocopy.

Hasil scan harus secara jelas menampilkan identitas kepemilikan.

Setiap file diberi nama sesuai dengan dokumennya misalnya KTP berilah nama KTP.

Seluruh dokumen yang diunggah dalam bentuk pdf.

Sehingga jika hasil scan dokumen berupa gambar maka lakukan convert terlebih dahulu ke format pdf.

Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi silahkan lakukan pengajuan NUPTK dengan menekan tombol Upload Dokumen, maka proses selesai.

Proses selanjutnya hanyalah memantau program pengajuan NUPTK pada layanan VervalPTK

Caranya sangat lah mudah yaitu dengan mengecek pada menu Status pengajuan NUPTK.

Pengajuan NUPTK bisa saja ditolak karena satu dan lain hal.

Seperti dokumen yang tidak valid atau lainnya.

Perlu kita ketahui jika setelah usulan dikirm maka proses persetujuan atau approve ada di admin dinas setempat.

Jika dinyatakan lulus verifikasi data akan menuju pusat, dipusat inilah akan dihitung rasio kebutuhan guru daerah setempat.

Untuk lebih detailnya silahkan menuju; http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Home/Syarat

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi, Salam pendidikan..

Baca Juga:
5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika IstrimuSeorang Guru

Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima

Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi

Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020

Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi

Read More

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

PilarPendidikan.com - Dalam tulisan berikut akan menjelaskan sedikit bagimana Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

penulispun penasaran dengan tiga kata petunjuk teknis tersebut "Tambahan Penghasilan Guru" apakah guru mendapatkan tambahan penghasilan dari pemerintah atau nyari sendiri... hehehe.
Agar tidak penasaran yuk, kita bahas sedikit tentang petunjuk teknis tersebut.

Penyaluran Tunjangan Profesi

Pasal 4

(1) Guru pegawai negeri sipil daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.

(2) Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.

(3) Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi.

Pasal 6

Kriteria penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut: a. telah diterbitkanya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan b. telah diterbitkanya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun berkenaan untuk membayar kekurangan Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang didasarkan pada usulan kurang bayar melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran Tunjangan.
dst...........

Penyaluran Tunjangan Khusus

Pasal 8

(1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

(2) Guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Khusus.

(3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada data:

a. desa sangat tertinggal dari Kemendes PDTT; dan/atau

b. Kementerian

dst……..

Penyaluran Tambahan Penghasilan

Pasal 12

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.

(2) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.

(3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya

Pasal 13

(1) Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan.
dst.........

Untuk lebih jelasnya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Silahkan download pada link dibawah ini;

DOWNLOAD

Terimakasih semoga informasi ini bermanfaat bagi anda dan jika berkenan silahkan dibagikan, salam pendidikan.

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru

Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima

Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi

Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020

Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi

Read More

Kepala Sekolah Penentu Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana BOS

PilarPendidikan.com - Polemik tentang dana BOS khususnya pembayaran gaji honorer 50 persen menjadi pembicaraan hangat dikalangan guru-guru yang berstatus honorer, jika guru honorer yang memiliki NUPTK dan Belum memiliki Sertifikast Pendidik (sertifikasi) 50 persen itu akan menjanjikan. Seperti dikutif dari laman gtk.kemdikbud.go.id tentang "Kepala Sekolah Bijak Dalam Mengelola Dana BOS," menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagai acuan dalam implementasi pengelolaan dana BOS.

Kemudian bagaimana tanggapan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tentang Mekanisme Baru Bantuan Operasional Sekolah?

K3S Kabupaten Sleman Suprayana, memberikan apresiasi atas kebijakan baru BOS. Hal tersebut diutarakannya dalam acara sarasehan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, “Kami senang bisa mendengar kesejahteraan guru honorer meningkat mendekati upah minimum regional (UMR). Kalau tidak dialokasikan (dana) peningkatan guru honorer maka akan ada kesenjangan.”

Sedangkan perwakilan MKKS Kabupaten Sleman, Lestari Wuryani menyampaikan tentang profesionalisme kerja kepala sekolah dalam mengelola BOS. “Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan harus bijaksana dalam pemenuhan kebutuhan sekolah mana yang harus diutamankan,” terang Wuryani.

Sementara itu, menyikapi kebijakan bahwa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat dalam pemberian gaji guru honorer melalui dana BOS, Wuryani menilai hal itu sudah tepat. “Yang sudah punya NUPTK pasti sudah mengajar beberapa tahun, dia pasti sudah menunjukkan kinerja mengajar yang baik.”

Wuryani mengapresiasi cepatnya pencairan dana BOS. Saat ini sekolahnya sudah menerima dana BOS. Konsep Merdeka Belajar, menurutnya membuat sekolah menjadi lebih menyenangkan, khusus kebijakan tentang BOS, karena membuat proses pencairannya menjadi lebih cepat. 

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya pencairan BOS jatuh di bulan Maret dan tak jarang Dinas Pendidikan Provinsi turun tangan membantu menalangi kebutuhan dana operasional bagi sekolah-sekolah.

Perwakilan MKKS sekolah luar biasa (SLB) D.I. Yogyakarta, Haryanto memberi masukan terkait penyaluran dana BOS untuk SLB. Ia berharap aturan pengelolaan BOS untuk SLB diberi kelonggaran dari sekolah reguler, karena karakteristik SLB, kebutuhan guru, dan sarana pembelajaran berbeda. Sebaiknya lebih luwes khusus untuk SLB.

Menjawab berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana memberikan apresiasi atas dukungan terhadap mekanisme baru BOS. Ia mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS sebagai langkah untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan ini, kata Erlangga, berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab penyusunan laporan penggunaan dana BOS yang menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Komposisinya harus adil antara kebutuhan operasional sekolah dengan pembiayaan gaji guru honorer. Jangan sampai keteteran. Di sinilah fungsi kontrol menjadi penting. Dengan kebijakan terbaru, BOS bisa digunakan untuk membayar honorer maksimal 50%,” kata Erlangga.Pelaporan BOS-nya online. Pengadaan barang dan jasa melalui SIPlah alat komputer, buku, di setiap daerah boleh mengusulkan ke market place di daerah.

Mengacu pada petunjuk teknis BOS reguler, pembayaran honor guru non ASN dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.
Dalam kebijakan sebelumnya, pengambilan data dilakukan dua kali per tahun yaitu pada 31 Januari dan 31 Oktober inilah yang berpotensi menghambat pencairan dana BOS di tingkat provinsi.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS saat ini ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah.

Demikian informasi tentang Kepala Sekolah Penentu Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana BOS semoga memberikan manfaat. Salam pendidikan

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru

Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima

Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi

Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020

Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi

Read More