Showing posts with label PNS. Show all posts
Showing posts with label PNS. Show all posts

Saturday, 29 February 2020

Ternyata Hoaks Video Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer



PilarPendidikan.com - Baru-baru ini beredar video pembicaraan di ruang sidang yang membahas tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cpns. Seperti dilansir pada laman menpan https://www.menpan.go.id/ menuliskan bahwa video yang berdar luas tersebut adalah HOAKS dan pihak menpan telah mengklarifikasi atas beredarnya video tersebut.

Beredarnya video dengan caption Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengangkat seluruh tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS pada Februari 2020 tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menegaskan bahwa informasi yang tertulis pada caption video tersebut tidak benar.

Video tersebut menampilkan informasi hoaks,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Atmaji menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS. “Video tersebut dipastikan hoaks serta berisi informasi yang tidak benar.

Video dengan durasi 4 menit 22 detik itu menampilkan suasana rapat dengan pimpinan rapat yang membacakan narasi yang diperkirakan keputusan yang dimaksud. Video tersebut juga memuat keterangan yang menyertai dan berbunyi;

Alhamdulillah Keputusan Menpan terbaru Februari 2020 seluruh honorer, P3K dan Pegawai Non PNS akan diangkat menjadi PNS minimal 12 tahun masa kerja.

Atmaji menyampaikan bagi masyarakat yang menerima video tersebut agar tidak percaya dan tidak menyebarluaskan video yang berisi informasi hoaks tersebut. Penyebarluasan video hoaks tersebut dapat dikenai Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi.

Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Masyarakat cukup diresahkan dengan adanya video tersebut. Untuk itu, Kementerian PANRB tidak tinggal diam dan telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang untuk menelusuri pembuat dan penyebar video tersebut. “Kami telah melaporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya. 

Baca pada laman Menpan; https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/video-pengangkatan-tenaga-honorer-p3k-dan-pegawai-non-pns-hoaks
Read More

Tuesday, 25 February 2020

Pertemuan Komisi II DPR RI Bersama 7 Menteri Menghasilkan 6 Kesepakatan Tentang HONORER

PilarPendidikan.com - Pertemuan Komisi II DPR RI Bersama 7 Menteri Menghasilkan 6 Kesepakatan Tentang HONORER yang berlangsung 24 Februari 2020 tentang Rapat dengar pendapat Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) Komisi II DPR RI bersama tujuh Kementerian dan Lembaga menghasilkan beberapa kesepakatan.

Rapat Panja yang dipimpin Arwani Thomafi ini intinya menyepakati penyelesaian masalah honorer K2 sampai 2023.

Enam kesepakatan rapat Panja ASN dengan 7 Kementerian dan Lembaga;

1. Komisi II DPR RI mendesak KemenPAN-RB untuk melaksanakan penyusunan kebutuhan ASN secara konsisten sebagaimana diatur dalam PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) serta membuat roadmap pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat di semua K/L dan Pemda, selambat-lambatnya 22 Maret 2020.
2. Dalam proses penerimaan CPNS dan PPPK, Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan BKN memerhatikan jumlah dan jenis formasi yang diusulkan K/L dan pemerintah daerah dalam menetapkan alokasi formasi agar kebutuhan pegawai ASN di setiap instansi dapat terpenuhi, termasuk pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga fungsional lainnya seperti fungsional ketenagakerjaan dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.
3. Komisi II DPR RI meminta Kemenkeu untuk terlibat aktif dalam penyelesaian tenaga honorer guna memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ideal ASN di Indonesia dengan tetap memerhatikan kapasitas fiskal dan prioritas politik anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2 antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018.
5. Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memastikan terbitnya Peraturan Presiden tentang pengangkatan tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2019.
6. Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan regulasi tentang tabungan perumahan bagi PNS.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengakui, salah satu kesepakatan hasil Rapat Panja dengan pemerintah adalah agar segera diterbitkan Perpres PPPK yang sudah ditunggu 51 ribu honorer K2. Hal itu untuk mengakomodasi 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK tahap pertama Februari 2019 tetapi sampai detik ini belum diangkat karena Perpres belum diterbitkan.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan
Read More

Wednesday, 19 February 2020

Begini Jawaban MENPAN Tentang Uang Pensiun PNS Atau ASN 1 Miliar

Viralnya kabar tentang PNS atau ASN akan menerima dana Pensiun sebesar 1 Miliar beredar luar di media sosial dan koran berita online, hal tersebut langsung ditanggapi oleh MENPAN.

Menteri Tjahjo mengatakan bahwa media tidak memuat lengkap penjelasannya. Ia menyatakan tidak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar ASN mendapatkan dana pensiun Rp 1 miliar.

Yang benar, kata Tjahjo, ia sempat berdiskusi terkait pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Zudan Arif Fakhrullah serta PT Taspen, bukan BTN seperti yang diberitakan di berbagai media. Diskusi tersebut tidak membicarakan tentang usulan agar ASN mendapat dana pensiun Rp1 miliar. 

Yang dibahas sebetulnya adalah pengelolaan iuran bulanan yang dikelola PT Taspen bagi ASN sejak awal karir sampai akhir masa kerja ASN.

Tjahjo berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen, sehingga nantinya ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah yang signifikan. “Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya bisa mencapai satu miliar, yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah.

Pembicaraan ini dilakukan karena pengelolaan keuangan PT Taspen saat ini dinilai dalam kondisi sehat. Tjahjo berharap agar pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan baik sehingga nantinya ASN bisa memperoleh jumlah tabungan secara maksimal saat pensiun kelak.

Sebagai Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam menjabarkan visi misi Presiden Joko Widodo yang berkaitan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi namun juga memikirkan kesejahteraan ASN, termasuk tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun.

ASN yang dari awal kerja sampai akhir masa kerja dengan bekerja secara maksimal dan dengan iuran bulanan yang diperhitungkan yang dikelola oleh Taspen, sehingga ASN mendapatkan dana tabungan pegawai yang diberikan Taspen secara maksimal syukur bisa mencapai 1 miliar.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa membagikannya, Salam pendidikan.

Source:
Menpan.go.id
18 Februari 2020

Baca Juga:

5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika Istrimu Seorang Guru


Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima


Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi


Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020


Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi
Read More