Friday, 28 February 2020

Kemendikbud 50 Persen, Kemenag 30 Persen Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer

PilarPendidikan.com - Seperti dilansir pada laman https://radarkudus.jawapos.com/ dengan judul 30 Persen Dana Bos untuk Guru nonPNS/Honorer Kemenag, Kemendikbud 50 Persen. Itu berarti Kemenag juga mengikuti langkah Kemendikbud untuk mensejahterah\kan Guru Non PNS/Honorer.

Bantuan operasional sekolah (BOS) dari Kementerian Agama (Kemenag) hampir sama dengan BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ada sedikit perbedaan untuk menentukan presentase honor guru nonPNS. Kemenag 30 persen. Kemendikbud 50 persen.

Kepala Kemenag Kudus Akhmad Mundakir melalu Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) M.Khafidz mengatakan, peruntukan BOS khusus guru kehormatan nonPNS sudah ada aturannya di dalam juknis. Guru nonPNS yang berada di lingkungan madrasah negeri maksimal 30 persen, sedangkan di swasta bisa lebih dari 30 persen tetapi ada persetujaun dari kepala kantor Kemenag.

Ya, kami juga mempertimbangan masa kerja guru nonPNS terutama di madrasah swasta cukup banyak, sehingga kehormatan yang diterima berbeda. Ada yang meminta kepada kami untuk mendapatkan persetujuan bisa 30 persen lebih dari dana BOS, tetapi rata-rata masa kerja di atas lima tahun.

Khafidz mengaku juknis BOS dari Kemenag belum ada perubahan, tidak seperti BOS di bawah naungan Kemendikbud, guru honorer nonPNS capai 50 persen. Sebab sekolah di bawah Dinas Pendidikan banyak yang negeri, sedangkan madrasah alih swasta.

Dia menambahkan, ada sedikit yang mengubah anggaran BOS tidak boleh digunakan untuk biaya ulangan harian dan tengah semester. Sementara, yang diizinkan untuk ulangan akhir semester.
Untuk saat ini yang menerima dana BOS, dari MI tingkat negeri dan swasta 28,429 siswa, MTs negeri dan swasta sebanyak 22,329 siswa, dan MA sebanyak 13,750 siswa.

Untuk sekarang ini proses pencairan dan pengiriman melalui kantor Kemenag lebih dulu  selanjutnya ke sekolah.
Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan
Read More

Mulai 2020 USBN Diganti US, Sekolah Menyusun Soal Sendiri

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengatakan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti mulai 2020. Ketua BSNP Abdul Mu’ti mengatakan nantinya yang berlaku adalah ujian sekolah (US).
(Tahun) 2020 ini tidak ada lagi USBN dan karena itu, maka BSNP tidak menerbitkan POS USBN dan yang berlaku nanti adalah ujian sekolah, kata Abdul Mu’ti di kantor BSNP, Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2020).
Lebih lanjut, anggota BSNP Suyanto juga menegaskan USBN sudah ditiadakan. Dia mengatakan seluruh sekolah harus membuat soal ujian masing-masing.
“USBN sudah tidak ada karena begitu saya upload di Facebook saya, banyak yang bertanya ‘apa gantinya?’. Karena itu tolong ikut sosialisasikan bahwa sekolah itu harus bikin sendiri-sendiri gitu ya, karena USBN itu sudah nggak ada dan di daerah masih nunggu-nunggu. Nunggu-nunggu barang yang sudah tidak ada,” kata Suyanto.
Selain itu, BSNP mengeluarkan POS UN baru yang tertuang dalam Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/I/2020. Menurut Abdul, POS UN yang baru tidak begitu memiliki perubahan yang signifikan.
“Ya saya kira sebenarnya perubahan yang mendasar itu lebih banyak terkait dengan perubahan nomenklatur di Kemendikbud. Kalau secara substantif penyelenggaraan ujian 2020 ini dengan POS yang baru tidak ada perubahan yang sangat mendasar dengan sebelumnya,” jelas Abdul.
“Misalnya untuk moda ujian nasional tetap saja kita menggunakan seperti tahun sebelumnya UN berbasis komputer dan berbasis kertas dan pensil,” sambung Abdul.
source; https://bsnp-indonesia.org/
Read More

Thursday, 27 February 2020

Wali Murid Ini Menghukum Guru Merangkak Keliling Kelas Karena Tak Terima Anaknya Dihukum

PilarPendidikan.com - Sesuai judul diatas, berita ini sempat viral karena tak terima anaknya dihukum orang tua siswa tersebut menghukum guru keliling kelas bagaimana informasinya kebenaran berita tersebut, seperti diulas pada laman https://hot.liputan6.com/ menuliskan.

video yang beredar pun diketahui direkam oleh wali murid. Pasalnya, dalam video tersebut bermula dengan memperlihatkan dirinya tengah memasuki ruang kelas. Tak lama setelah itu, sang guru yang tengah mengajar pun diminta merangkak mengelilingi kelas.

Kejadian guru yang merangkak mengelilingi kelas tersebut tak hanya direkam dalam sebuah video. Akan tetapi juga disaksikan oleh murid lainnya dan seorang guru pendamping.

Dari video yang beredar terlihat pula jika guru pendamping tengah memberikan pengertian kepada orang tua murid mengenai alasan sang anak dihukum. Namun, orang tua murid tersebut beralasan, jika karena hukuman yang diberikan oleh guru sang anak menjadi takut untuk pergi kesekolah.

Cukup kurang ajar ...sbg parent awak telah menghancurkan hati semua guru diseluruh dunia.. Haramkan setitik doa dan ilmu utk ankmu.... Mana jabatan pendidikan malaysia,sila ambk tindakn buat insan bodoh ini... Kalau awak sndiri rasa tersangat hebat sila ambk masa seminggu handle shj utk handle kelas handle kerenah ank2 murid..

Beredarnya video yang memperlihatkan seorang guru merangkak mengelilingi kelas pun mendapat reaksi beragam dari para netizen. Bahkan, ada pula seorang pengacara yang menawarkan jasanya kepada guru tersebut untuk membela. Pasalnya, ia menilai jika tindakan orang tua murid tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencoreng reputasi seorang guru.

Tentu saja kasus orang tua yang melaporkan guru karena menguhukum murid beberapa kali terjadi dan menjadi pemberitaan masyarakat luas.

Namun rupanya, reaksi orang tua yang tak terima jika anak mereka dihukum pun masih ada dan terkadang berlebihan. Seperti video yang baru-baru ini beredar memperlihatkan jika seorang ibu selaku wali murid tak terima anaknya mendapat hukuman. Kejadian itu terjadi di sekolah salah satu kota di Malaysia.

Lantaran punya pengaruh, wali murid  itu 'membalas' sang guru karena tidak terima anaknya mendapat hukuman. Video itu pun beredar di media sosial dan viral. Video berdurasi 2 menit 17 detik tersebut pun langsung mendapat berbagai reaksi dari netizen. Bahkan, video tersebut telah dibagikan lebih dari 36 ribu dan ditonton lebih dari 1,9 juta kali.
Read More

Wednesday, 26 February 2020

Pemotongan Rambut Hingga Botak IGI Merasa Profesi Guru Dihina dan Menuntut KAPOLRI

Peristiwa pemotongan rambut hingga botak terhadap guru-guru SMP 1 Turi yang diduga lalai dalam menjalankan tugas, sehingga kegiatan yang didampinginya merenggut nyawa anak-anak didiknya disebut penghinaan terhadap profesi guru.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk memberikan hukuman yang berat kepada oknum polisi yang disebut telah menghina guru. Karena memotong rambut guru yang menjadi tersangka hingga botak.

Jika Kapolri tidak memberikan hukuman tersebut, IGI menuntut Kapolri untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena penghinaan terhadap profesi guru tak boleh dibiarkan begitu saja.
Meskipun sang guru berstatus terduga melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa siswa SMP 1 Turi.

Peristiwa susur sungai yang telah merenggut nyawa siswa SMP 1 Turi tentu saja menjadi persoalan serius. Meskipun diyakini tidak ada sedikitpun unsur kesengajaan oleh pihak guru pendamping dalam menjalankan tugasnya untuk secara sengaja mencelakai siswanya apalagi hingga membunuh siswanya.

Harus diakui ada kekeliruan dan kelalaian sehingga menimbulkan korban jiwa tetapi juga diyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan oleh guru tersebut untuk menghilangkan nyawa anak didiknya.
“Karena itu proses itu kami serahkan sepenuhnya untuk diproses secara hukum. Kami menghargai dan sangat mengapresiasi kawan-kawan organisasi guru lainnya yang telah lebih awal menurunkan tim bantuan hukum untuk mendampingi kawan-kawan guru kita yang mendapatkan musibah,” kata Muhammad Ramli Rahim Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia kepada Terkini.id, Rabu 26 Februari 2020.

Dia mengatakan, terlepas dari kesalahan dan kelalaian guru, sesungguhnya tidak layak polisi memperlakukan mereka dengan cara menghinakan mereka. Memotong rambutnya hingga botak lalu memasarkannya ke publik.

“Seolah polisi jauh lebih menghargai koruptor yang membunuh kemanusiaan dibanding guru yang secara tidak sengaja lalai yang menimbulkan korban jiwa,” ungkap Ramli.

Menurut Ramli, polisi ini lupa kalau mereka tidak akan pernah menjadi polisi tanpa peran guru sedikitpun. Para polisi yang menggunduli ini seolah lupa bahwa membaca dan menulis pun mereka tak akan mampu jika tanpa dibantu oleh guru.

Karena itu seharusnya polisi ini bukan mempermalukan guru dengan cara-cara seperti itu. Tetapi seharusnya mereka memperlakukan guru dengan cara yang baik dengan tetap mengedepankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

“Guru-guru ini juga memiliki keluarga dan kehormatan keluarga mereka juga harus dijaga karena mereka melakukan semua itu tanpa unsur kesengajaan tetapi murni karena kelalaian dan faktor alam,” kata Ramli.

Ikatan Guru Indonesia sangat prihatin dengan jatuhnya korban dari peristiwa susur sungai. Ikatan Guru Indonesia wilayah Yogyakarta bahkan telah mengumpulkan dana dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada keluarga korban dan juga keluarga guru yang sedang bermasalah.
Source; https://makassar.terkini.id/
Read More

Surat Edaran Penentu Kelulusan dan Penerimaan Peserta Didik Baru

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran tentang Penentu Kelulusan dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021. Yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan kab/kota.

Untuk lebih jelas silahkan Anda download pada link di bawah ini;

Surat Edaran Penentu Kelulusan dan Penerimaan Peserta Didik Baru DOWNLOAD

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan
Read More

Kecewa Dengan Hasil Rapat 7 Menteri Tidak Memihak Honorer Non Kategori

PilarPendidikan.com - Kecewa Dengan Hasil Rapat 7 Menteri Tidak Memihak Honorer Non Kategori, bagaimana hsil kesimpulan pertemuan 7 menteri tersebut simak penjelasannya berikut.

Honorer Non-Kategori Provinsi Riau yang tergabung dalam organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+), kecewa atas kesimpulan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) Komisi II DPR RI, bersama tujuh kementerian/lembaga.

Pasalnya, forum tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang salah satunya dianggap tidak memihak Honorer NonKategori di seluruh tanah air.

Salah satu kesimpulan RDP itu menyatakan; Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2 antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018.

Revisi UU ASN bukan hanya untuk honorer K2 saja. Memangnya kami tidak honorer. Makanya kami ada, guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori," kata Ketua GTKHNK 35+ Eko Wibowo.

Pria yang berprofesi sebagai guru di SMKN 2 Pekanbaru, ini menyatakan bahwa revisi UU ASN harus menjadi penyelesaian bagi seluruh honorer yang secara faktual, mengabdi untuk negara hingga hari ini.

Revisi UU ASN harus mencakup semua honorer. Tidak ada lagi namanya K2, tetapi usia 35 tahun ke atas. 
Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam penidikan.
Read More

Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Ujian Nasional

Apa kebijakan baru tentang UN?
Mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.

Mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN?
Pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan Abad 21, sebagaimana tercermin pada Kurikulum 2013. Kedua, UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Karena dilangsungkan di akhir jenjang, hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Apa akan mengganti UN?
Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional (pekerjaan). Saat ini kompetensi apa saja yang akan diukur masih dikaji, namun contohnya adalah kompetensi bernalar tentang teks (literasi) dan angka (numerasi). Selain itu, Kemdikbud juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek-aspek lain yang mencerminkan penerapan Pancasila di sekolah. Hal ini mencakup aspek-aspek karakter siswa (seperti karakter pembelajar dan karakter gotong royong) dan iklim sekolah (misalnya iklim kebinekaan, perilaku bullying, dan kualitas pembelajaran). Karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pemetaan mutu, asesmen kompetensi dan survei pembinaan Pancasila ini belum tentu dilaksanakan setiap tahun, dan belum tentu harus diikuti oleh semua siswa.

Tanpa UN, bukankah siswa kurang termotivasi untuk belajar?
Menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus menerus, siswa justru akan menjadi malas belajar jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapat nilai baik dan menghidari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Padahal, motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat perlu dikembangkan agar siswa agar menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Tanpa UN, apakah siswa tidak menjadi orang yang kurang gigih?
UN adalah alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu sistem pendidikan. Fungsi UN bukan untuk melatih keuletan atau kegigihan. Sifat-sifat ini tidak dapat dibentuk secara instan di akhir jenjang pendidikan melalui ancaman ketidaklulusan atau nilai buruk. Sifat seperti kegigihan hanya dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang memberi berbagai tantangan bermakna secara berkelanjutan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat sifat seperti kegigihan menjadi bagian dari karakter siswa. 

Mengapa hanya difokuskan pada literasi dan numerasi? 
Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang, dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. 

Apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? 
Fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran, termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dst. Pesan ini penting dipahami oleh guru, sekolah, dan siswa untuk meminimalkan risiko penyempitan kurikulum pada pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Jika apa yang diukur tidak terikat pada konten kurikulum, bagaimana kaitan antara asesmen ini dengan standar pendidikan?
Betul bahwa asesmen ini tidak terikat secara erat dengan konten kurikulum. Namun tidak berarti bahwa asesmen ini sama sekali terlepas dari kurikulum. Dari sisi konten, asesmen literasi dan numerasi tentu memperhatikan apa yang (seharusnya) diajarkan oleh guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. Hanya saja, asesmen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Pada prinsipnya, penguasaan kurikulum secara utuh hanya bisa dinilai oleh guru menggunakan sumber informasi yang beragam dari interaksi sehari-hari dengan siswa. Terlebih lagi, kurikulum tiap sekolah bisa berbeda karena masing-masing memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi dan karakteristik siswanya.

Siapa yang akan menjadi peserta asesmen pengganti UN?
Asesmen kompetensi baru akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahaan mutu pendidikan nasional.

Apakah perubahan ini berdampak pada siswa SD?
Perlu diketahui bahwa saat ini pun tidak ada UN pada jenjang SD. Dengan demikian, penghentian UN tidak berdampak pada siswa SD. Seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya, sebagian siswa SD akan mengikuti asesmen kompetensi baru. Namun asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, asesmen baru tidak menjadi beban tambahan bagi siswa SD.

Tanpa UN, bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan?
Perlu dipahami bahwa UN itu sendiri bukan merupakan standar. UN merupakan instrumen asesmen yang membantu menilai pencapaian sebagian standar nasional pendidikan. Karena itu, menghapus UN bukan berarti menghilangkan standar pendidikan. Sebagaimana disebutkan di atas, UN akan diganti dengan asesmen lain yang memang dirancang sebagai alat pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil asesmen pengganti UN tersebut akan menjadi indikator bagi ketercapaian standar nasional pendidikan di tiap daerah.

Jika tidak terikat pada konten kurikulum, apakah asesmen ini akan menjadi tambahan beban bagi siswa/guru di luar kurikulum yang ada?
Asesmen yang dilakukan oleh otoritas (dalam hal ini Kemendikbud) berpotensi dipandang sebagai beban tambahan karena guru dan sekolah ingin memperoleh hasil yang baik. Meski demikian, sebenarnya asesmen literasi dan numerasi ini bukan beban tambahan. Yang diukur oleh asesmen ini bukanlah penguasaan konten tambahan yang perlu diajarkan di luar kurikulum yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kompetensi literasi dan numerasi bisa dan perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran. 

Jika digunakan untuk menilai efektivitas sekolah, apakah asesmen baru tidak berdampak negatif pada siswa? 
Harus diakui bahwa asesmen baru dapat dianggap bersifat high stakes bagi guru dan sekolah. Jika itu terjadi, asesmen baru berpotensi memiliki dampak negatif seperti mendorong adanya tekanan dari guru pada siswa untuk mendapat skor tinggi, serta anggapan bahwa pelajaran yang dianggap tidak relevan untuk asesmen ini kurang penting. Dampak seperti ini akan dimitigasi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah rancangan kebijakan yang menekankan pada pemberian dukungan dan sumberdaya sesuai kebutuhan sekolah, bukan hukuman dan hadiah. Kedua, akan tersedia asesmen yang sama dalam versi yang dapat digunakan oleh guru sebagai bagian dari pengajaran sehari-hari. Versi “asesmen mandiri” ini juga akan dilengkapi dengan petunjuk pedagogis dan sumberdaya belajar yang relevan untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai levelnya.

Apa dampak asesmen baru bagi siswa?
Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Misalnya, pelaksanaan pada pertengahan jenjang (bukan akhir jenjang) membuat hasil asesmen kompetensi tidak relevan untuk menilai pencapaian siswa. Hasilnya juga tidak relevan untuk seleksi memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dengan demikian, asesmen ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi siswa, di luar beban belajar normal yang sudah dijalani.

Apa dampak asesmen pada guru dan sekolah?
Analisis dan laporan hasil asesmen kompetensi akan dibuat agar bisa dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hal ini dimungkinkan karena asesmen baru akan didasarkan pada model learning progression (lintasan belajar) yang akan menunjukkan posisi siswa dalam tahapan perkembangan suatu kompetensi. Laporan hasil asesmen juga akan dirancang agar tidak menjadi ancaman bagi guru dan sekolah. Pemerintah menyadari bahwa baik buruknya pencapaian siswa dipengaruhi oleh faktor pengajaran (proses di sekolah) maupun faktor-faktor di luar sekolah, seperti lingkungan rumah dan gaya pengasuhan orangtua. Karena itu keberhasilan guru atau sekolah tidak akan dinilai berdasarkan level kompetensi siswa di satu waktu. Keberhasilan guru/sekolah akan lebih didasarkan pada perubahan dan kemajuan yang dicapai dibanding waktu asesmen sebelumnya. Hasil asesmen justru akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Kemdikbud akan mengalokasikan dukungan – misalnya dalam bentuk alokasi SDM dan/atau dana – sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah.

Apa dasar hukum penggantian UN dengan asesmen baru?
UU Sisdiknas secara eksplisit memberi mandat kepada pemerintah melalui lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. Asesmen pengganti UN akan menjadi instrumen untuk melayani fungsi tersebut. Selain itu, pengadilan Negeri Jakarta pada 2007, dan kemudian Mahkamah Agung (MA) pada 2009, menilai bahwa UN tidak adil bagi siswa yang berada di sekolah dan/atau daerah yang kekurangan sumberdaya. MA memerintahkan pemerintah untuk “meninjau kembali sistem pendidikan nasional”. Dengan merancang asesmen baru yang berfungsi untuk pemetaan mutu serta umpan balik bagi sekolah, tanpa ada konsekuensi pada siswa, pemerintah secara otomatis telah mematuhi putusan hukum MA mengenai UN.
Read More

Tuesday, 25 February 2020

Pertemuan Komisi II DPR RI Bersama 7 Menteri Menghasilkan 6 Kesepakatan Tentang HONORER

PilarPendidikan.com - Pertemuan Komisi II DPR RI Bersama 7 Menteri Menghasilkan 6 Kesepakatan Tentang HONORER yang berlangsung 24 Februari 2020 tentang Rapat dengar pendapat Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara (Panja ASN) Komisi II DPR RI bersama tujuh Kementerian dan Lembaga menghasilkan beberapa kesepakatan.

Rapat Panja yang dipimpin Arwani Thomafi ini intinya menyepakati penyelesaian masalah honorer K2 sampai 2023.

Enam kesepakatan rapat Panja ASN dengan 7 Kementerian dan Lembaga;

1. Komisi II DPR RI mendesak KemenPAN-RB untuk melaksanakan penyusunan kebutuhan ASN secara konsisten sebagaimana diatur dalam PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) serta membuat roadmap pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat di semua K/L dan Pemda, selambat-lambatnya 22 Maret 2020.
2. Dalam proses penerimaan CPNS dan PPPK, Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan BKN memerhatikan jumlah dan jenis formasi yang diusulkan K/L dan pemerintah daerah dalam menetapkan alokasi formasi agar kebutuhan pegawai ASN di setiap instansi dapat terpenuhi, termasuk pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga fungsional lainnya seperti fungsional ketenagakerjaan dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.
3. Komisi II DPR RI meminta Kemenkeu untuk terlibat aktif dalam penyelesaian tenaga honorer guna memastikan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ideal ASN di Indonesia dengan tetap memerhatikan kapasitas fiskal dan prioritas politik anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB melakukan sinkronisasi data tenaga honorer dengan prioritas tenaga honorer K2 antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar pembuatan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer, sesuai dengan PP 49/2018.
5. Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera memastikan terbitnya Peraturan Presiden tentang pengangkatan tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2019.
6. Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan regulasi tentang tabungan perumahan bagi PNS.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengakui, salah satu kesepakatan hasil Rapat Panja dengan pemerintah adalah agar segera diterbitkan Perpres PPPK yang sudah ditunggu 51 ribu honorer K2. Hal itu untuk mengakomodasi 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK tahap pertama Februari 2019 tetapi sampai detik ini belum diangkat karena Perpres belum diterbitkan.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan
Read More

Dana BOS Tahap 1 Telah Disalurkan Kemdikbud Berharap Pengawasan Tetap Berjalan

PilarPendidikan.com - Dana BOS Tahap I telah disalurkan ke reksning masing-masing sekolah, yang dalam hal ini kepala sekolah bijak dalam mengelola anggaran BOS, seperti diungkapkan dalam laman Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Jika sebelumnya Pemerintah Pusat menggelontorkan dana BOS ke Pemerintah Daerah, saat ini dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima

Kami memastikan dana BOS yang dikeluarkan sekolah akan dapat diawasi dan transparan. Pemakaiannya dapat terlihat dalam sistem yang kami miliki dan sekolah mesti melaporkan penggunaan dana BOS secara berjangka,” ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin.


Laporan penggunaan dana BOS juga harus diumumkan di dinding pengumuman sekolah agar dapat diketahui oleh siswa, guru, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat,” tambahnya.


Menurut Muchlis, upaya ini adalah kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 yang memang menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan guru-guru non ASN di Indonesia. “Ini untuk efisiensi dan pencegahan keterlambatan pembayaran sekolah kepada guru honorer,” katanya.


Muchlis kemudian menjelaskan mekanisme dana BOS disalurkan dari Pemerintah Pusat ke seluruh sekolah. Pemerintah akan menyalurkan ke rekening sekolah atau rekening kepala sekolah di sekolah tersebut. Setelah itu kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut akan mengalokasikan dana BOS untuk berbagai keperluan sekolah, antara lain pembelian buku, gaji guru honorer, hingga kebutuhan teknis sekolah. Melalui laman BOS, kepala sekolah akan melaporkan penggunaan dana BOS setiap bulan, lengkap dengan bukti pembayarannya.


Di sini, kami memberikan wewenang sepenuhnya kepada kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah karena yang paling tahu cara menggunakan dana BOS ya kepala sekolah, bukan daerah di mana sekolah itu berada. Kami juga membebaskan kepala sekolah dari tekanan pihak-pihak lain,” jelas Muchlis.


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Jumlah dana BOS untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan banyaknya siswa. 


Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Namun, dana tersebut tidak dapat dipakai membayar guru non ASN baru.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan
Read More

Friday, 21 February 2020

Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Online Bagi Guru Honorer

PilarPendidikan.com - Banyak pesan masuk kepada kami baik melalui messenger ataupun melalui laman contat, yang dapat kami simpulkan intinya bagaimana cara mendapatkan NUPTK dengan mudah.

Kami tidajk dapat menjawab pertanyaan tersebut karena semua diatur dalam Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kami hanya bisa memberikan informasi bagimana Cara Pengajuan NUPTK Online Bagi Guru Non PNS dan PNS

Untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non-formal, maka pastikan data GTK yang di-input oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid agar proses penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Persesjen Kemdikbud No.1 Tahun 2018.

Cara Pengajuan NUPTK
1. Login ke portal layanan Verval GTK http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/
2. Masukkan Usenmane dan Pasword yang digunakan pada saat mendaftar akun SDM Kemdikbud.
3. Setelah login berhasil silahkan menuju menu NUPTK (calon penerima NUPTK) pilih nama GURU dan langkah selanjutnya UPLOAD DOKUMEM

Persyaratan
Permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
c. bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
d. bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:
1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan
2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
e. surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
f. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

Catatan Penting
Semua dokumen merupakan hasil Scan asli bukan fotocopy.
Hasil scan harus secara jelas menampilkan identitas kepemilikan.
Setiap file diberi nama sesuai dengan dokumennya misalnya KTP berilah nama KTP.
Seluruh dokumen yang diunggah dalam bentuk pdf.
Sehingga jika hasil scan dokumen berupa gambar maka lakukan convert terlebih dahulu ke format pdf.
Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi silahkan lakukan pengajuan NUPTK dengan menekan tombol Upload Dokumen, maka proses selesai.
Proses selanjutnya hanyalah memantau program pengajuan NUPTK pada layanan VervalPTK
Caranya sangat lah mudah yaitu dengan mengecek pada menu Status pengajuan NUPTK.
Pengajuan NUPTK bisa saja ditolak karena satu dan lain hal.
Seperti dokumen yang tidak valid atau lainnya.
Perlu kita ketahui jika setelah usulan dikirm maka proses persetujuan atau approve ada di admin dinas setempat.
Jika dinyatakan lulus verifikasi data akan menuju pusat, dipusat inilah akan dihitung rasio kebutuhan guru daerah setempat.

Untuk lebih detailnya silahkan menuju; http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Home/Syarat

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi, Salam pendidikan..

Baca Juga:
5 Kelebihan Wanita Yang Berprofesi Guru, Maka Bersyukurlah Jika IstrimuSeorang Guru

Cara Pengajuan NUPTK Terbaru Agar Cepat Diterima


Dana BOS 50 Persen Hanya Untuk Guru Honorer Yang Memiliki NUPTK dan Non Sertifikasi


Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020


Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi


Read More